Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng saat menutup kegiatan Rekonsiiliasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2018 di Hotel Nascar Palangka Raya
Palangka Raya (11/07) Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Wilayah Semester I dan Tahun 2018 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya di Hotel Nascar Palangka Raya resmi ditutup. Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Divisi Administrasi yang diwakili Kepala Sub Bagian Keuangan Woro Sadarini dalam laporannya mengatakan selama 3 (tiga) hari Kegiatan seluruh peserta yang sebanyak 46 (empat puluh enam) orang operator SAKPA dan Simak BMN telah bekerja dan mengikuti kegiatan dengan baik, semuanya masih memperlihatkan semangat pengabdian yang tinggi.
Dalam laporan kegiatan yang menggandeng BPKP dan KPKNL serta Tim Pendamping dari Pusat yakni Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN dan Ditjen Pemasyarakatan ini telah menghasilkan adanya kecocokan saldo neraca keuangan per 30 Juni 2018, kesesuaian berita acara, pembuatan catatan, pengisian blanko terkait laporan serta reviu seluruh laporan satuan kerja sehingga dari data tersebut akan kita kompilasikan menjadi sebuah laporan keuangan semester I tahun 2018.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Yoseph, dalam sambutan penutupannya yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mengatakan bahwa dari kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2018 ini mengharapkan akan manfaat yang didapatkan terutama dalam hal penyusunan dalam menyampaikan laporan keuangan unit kerja masing-masing. Solusi atas kendala dan hambatan yang kita dapatkan sebelumnya sudah terselesaikan semua disini sehingga kita akan kompilasikan menjadi sebuah laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang baik, transfaran dan akuntabel.
Dirinya berpesan kepada seluruh operator SAKPA dan Simak BMN dimasing-masing unit kerja agar kedepan menerapkan sistem akuntansi keuangan negara secara terpadu, utuh dan menyeluruh. Selain itu juga penerapan anggaran harus berbasis kinerja, kebijakan dalam hal pengadaan SDM harus mengetahui tentang akuntansi, penataan kembali sistem pengawasan intern yang melekat. Segera tindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat maupun BPKP dan lakukanlah pemantauan terhadap pelaksanaan APBN secara keseluruhan dan yang paling penting adalah membangun sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegrasi dan andal sehingga apabila itu semua kila lakukan dengan baik dan benar maka tata kelola keuangan akan baik dengan sendirinya, ucap Hajrianor. (Red-dok. Pirhan Humas Kalteng.Jul.2018).
