SOSIALISASI BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN POLITIK

a.sosbukpol

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Pendidikan Politik pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 di Royal Room Hotel Aquarius Palangka Raya. Kalimantan Tengah merupakan Provinsi Pertama dari 3 Provinsi yaitu Riau dan Sulawesi Barat tempat diadakan kegiatan sosialisasi ini.

a.sosbukpol4

Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Divisi administrasi Ninik Hariwanti melaporkan bahwa peserta Kegiatan Sosialisasi ini berasal dari Unsur Kesbangpolimas, KPUD Provinsi dan Kota Palangka Raya, Banwaslu Provinsi dan Kota, Akademisi, LSM, Tokoh Masyarakat, serta Partai Politik. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan agar adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan (Stekeholder) tentang konsep-konsep umum system politik Indonesia, Pendidikan Politik, HAM dan Politik dan hal berdemokrasi serta mengerti akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu.

a.sosbukpol5

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Samuel Purba dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Pendidikan Politik merupakan pembelajaran yang sangat berguna demi kelangsungan perpolitikan di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah yang sebentar lagi akan melaksanakan Pemilikada. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dan berhasil guna untuk meningkatkan pengetahuan dalam berpolitik sehingga nanti pada saat pemilukada, konflik yang sering terjadi akan dapat diminimalisir.

a.sosbukpol6

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengebangan Hak-hak Sipil dan Politik Farida membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Pendidikan Politik. Dalam sambutan Kepala Badan Farida membacakan bahwa buku pedoman ini disusun agar masyarakat menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dalam hal ini, diartikan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a.sosbukpol8

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu partai politik juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Harapan bersama bangsa ini adalah partai politik mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif.

a.sosbukpol10

Adapun narasumber pada kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Pendidikan Politik yaitu Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hak-hak SIpil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM RI Farida, Anggota KPUD Provinsi Kalimantan Tengah Ervantia Restulita serta Dekan Fisipol Universitas Palangka Raya yang juga menjabat sebagai Walikota Palangka Raya H. Riban Satia. Foto dan Redaksi : Pirhan Humas, PPID Kanwil.

Foto Dokumentasi :

a.sosbukpol2

a.sosbukpol1

a.sosbukpol3

a.sosbukpol9

 

 

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil