Kemenkumham Kalteng Gelar Geladi Pelaksanaan SKB Wawancara

WhatsApp_Image_2021-12-12_at_17.09.53.jpeg

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Rapat Panitia Daerah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dan Geladi Bersih pelaksanaan dilaksanakan di Hotel Luwansa yang beralamat di JL. G. Obos Kota Palangka Raya, Minggu (12/12/21)

Dalam hal ini Rapat dihadiri langsung oleh seluruh Panitia Daerah SKB serta Penguji SKB yang dalam hal ini Kakanwil Kemenkumham Kalteng (Ilham Djaya) Direktur Informasi HAM (Erfan) Kadiv Administrasi (M. Ikmal Idrus) dan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (Sigit Prayitno). Pelaksanaan SKB WPFK Kemenkumham Kalteng dilaksanakan selama 4 (empat ) hari dari tanggal 13 - 16 Desember. Dan diikuti oleh 265 peserta yang terdiri dari 7 peserta dari pelamar Non-SLTA dan 258 peserta dari Pendidikan SLTA.

Kakanwil (Iham Djaya) dalam Rapat sampaikan bahwa tujuan di laksanakan Rapat dan Geladi ini guna mensingkronkan tahapan-tahapan/alur pelaksanaan dalam pelaksanaan SKB WPFK besok. "Agar rekan-rekan panitia sudah terbayang teknis pelaksanaan baik dari Pemeriksaan awal, pengarah peserta serta masuk ke ruang ujian wawancara sesuai dengan Tugas Rekan masing-masing" tutur Ilham Djaya.

"Agar tidak terjadi penumpukam peserta ataupun kebingungan dari Panitia akan tugas nya masing-masing serta meng-antisipasi segala kendala yang terjadi pada setiap pos pelaksanaan" ungkap Kakanwil, Ilham Djaya.(Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Desember 2021)

Foto Dokumentasi :

WhatsApp_Image_2021-12-12_at_17.09.54.jpeg

WhatsApp_Image_2021-12-12_at_17.09.54_2.jpeg

WhatsApp_Image_2021-12-12_at_17.09.54_1.jpeg

 

Bapas Pangkalan Bun Ikuti Senam Bersama Kakanwil Kemenkumham Kalteng

WhatsApp_Image_2021-12-10_at_17.13.17.jpeg

Pangkalan Bun - Bertempat di halaman dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, seluruh jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun mengikuti senam pagi bersama yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Ilham Djaya, serta Kepala Bagian Program dan Humas, Diana Soekowati, Jum'at (10/12).

Senam pagi dimulai pada pukul 07.30 WIB , dipandu oleh instruktur yang sudah berpengalaman sehingga senam pagi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Senam pagi ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Kakanwil dan seluruh pegawai yang mengikuti senam tampak antusias mengikuti senam pagi hari ini. selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan senam ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya, mengatakan sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan senam pagi hari ini. "Senam merupakan suatu aktivitas fisik yang perlu rutin diadakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, apabila jasmani kita sehat maka kita akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar," Ucapnya. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Desember 2021)

Foto Dokumentasi:
WhatsApp_Image_2021-12-10_at_17.13.19_1.jpegWhatsApp_Image_2021-12-10_at_17.13.18.jpegWhatsApp_Image_2021-12-10_at_17.13.19.jpeg

Sambut Hari HAM Sedunia, Kanwil Kumham Kalteng Ikuti Seminar Bisnis dan HAM

Smbis_HAM_1.jpg

Palangka Raya - Dalam rangka menyambut Hari HAM Sedunia Ke-73 Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI) akan mengadakan kegiatan Seminar Bisnis dan HAM. Bertempat di Aula Barito Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, turut hadir mengikuti kegiatan ini Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Woro Sadarini) dan staff bidang HAM. Selasa (07/12/2021)

Pada seminar ini, Direktur Jenderal HAM kembali menggaungkan pentingnya mengarusutamakan HAM di sektor bisnis. “Selaku National Focal Point, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM juga akan terus berupaya untuk mempromosikan UNGPs (United Nations Guiding Principles on Business and Human rights) baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Mualimin. Lebih lanjut, Dirjen HAM menyatakan dalam rangka memantapkan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). Terkini, GTN BHAM tengah merampungkan strategi nasional bisnis dan HAM.

Meninjau praktek bisnis dan HAM di Indonesia tidaklah mudah, karena hampir di setiap sektor usaha terdapat potensi pelanggaran HAM oleh kalangan bisnis. Kesulitan tersebut dapat direpresentasikan dengan gambaran kompleksitas praktek bisnis dan HAM di sektor yang menjadi fokus perhatian pemerintah, yakni sektor pangan dan pertanian dimana perkebunan, peternakan, dan perikanan juga termasuk didalamnya. Sektor ini dipilih dengan pertimbangan serapan tenaga kerja yang besar serta kontribusinya yang tinggi terhadap produk domestik bruto republik ini. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab peserta dan narasumber. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Desember 2021)

Foto Dokumentasi:
Smbis_HAM_4.jpgSmbis_HAM_2.jpgSmbis_HAM_3.jpgSmbis_HAM_5.jpg

Penuhi Hak Kesehatan, Andikpas Diberikan Fasilitas Layanan Kesehatan

Penuhi_Hak_Kesehatan_Andikpas_Diberikan_Fasilitas_Layanan_Kesehatan1.jpeg

Palangka Raya - Bertempat di Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya, anak didik pemasyarakatan ikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan, Kamis (09/09/2021).

Bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangka Raya, kegiatan pemeriksaan layanan kesehatan tersebut dilakukan oleh perawat dan dokter umum.

Seluruh anak didik pemasyarakatan ikuti pemeriksaan layanan kesehatan tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) menggunakan masker dan menjaga jarak.

Kesehatan merupakan salah satu hak warga negara yang diberikan oleh Pemerintah, dengan memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi setiap warga negaranya, begitu juga bagi anak didik pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya yang harus mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik. Pelayanan yang tersedia bersifat menyeluruh baik dari segi Promotif, Preventif dan Kuratif.

Kasubsi Perawatan, Mujita, menyampaikan "Kami bersama perawat selalu berupaya untuk memberikan layanan kesehatan secara rutin bagi anak didik pemasyarakatan, ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai pengayom dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang merupakan bagian hak-haknya yang harus dipenuhi", ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kepala LPKA Palangka Raya, A. Halik Rasyid berharap agar "pemeriksaan kesehatan ini saya harap terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, agar hak-hak dasar anak terpenuhi dan tetap memperhatikan sifat kemanusiaan" harapnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Sept 2021)

Foto Dokumentasi :

 

 

Imigrasi Sampit Mantapkan Strategi Penilaian TPN

WhatsApp_Image_2021-09-01_at_15.03.01.jpeg

Sampit - Dalam waktu dekat, Imigrasi Sampit akan menghadapi penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi oelh Tim Penilai Nasional Kemenpan-RB. Sebagai salah satu UPT Imigrasi di Kalimantan Tengah yang diusulkan, beberapa strategi terkait persiapan penilaian harus dipersiapkan mulai dari sekarang guna memberikan performa terbaik kepada TPN.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit (Bugie Kurniawan) mengajak seluruh Pokja bertukar pikiran di aula kantor pada Selasa (31/08) guna mempersiapkan hal - hal yang yang menjadi poin penting yang dinilai nantinya. Poin utama yang harus dipersiapkan dari sekarang yaitu seluruh inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit yang sudah berjalan maupun belum agar dievaluasi dan disampaikan kepada tim yang membuat paparan untuk dapat disusun secara sistematis.  “Keseluruhan inovasi yang telah ada sangat saya apresiasi sekali dan saya rasa menjadi modal yang bagus bagi imigrasi sampit untuk memperoleh predikat WBK tahun ini” ucap kepala kantor. Lebih lanjut, akronim dari seluruh inovasi beserta SOP agar dibuatkan dan dilengkapi karena merupakan data dukung yang vital.

Disisi lain, Kepala Kantor berharap agar apa yang menjadi arahan dari TPI Kemenkumham yang disampaikan melalui zoom meeting pada saat simulasi Desk Evaluasi agar menjadi perhatian seluruh Ketua dan Anggota Pokja. Kemudian, dimulai dari sekarang keseluruhan sapras yang dibutuhkan pada saat penilaian oleh TPN agar dipersiapkan. “Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan simulasi untuk menyusun durasi paparan serta tata letak peralatan yang diperlukan” tutup beliau. (Red-dok, Humas Kalteng, September 2021).

 

Foto Dokumentasi :

WhatsApp_Image_2021-09-01_at_15.03.02.jpegWhatsApp_Image_2021-09-01_at_15.03.04.jpegWhatsApp_Image_2021-09-01_at_15.03.03.jpeg

 

Search Mobile