Palangka Raya (14/10/19) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Ilham Djaya), didampingi Kepala Divisi Administrasi (Sucipto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Hanibal), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari) dan Kepala Divisi Keimigrasian (Ignatius Purwanto) menggelar rapat Reformasi Birokrasi (RB) sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Workshop Pembangunan Zona Integritas (ZL) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang diikuti kakanwil pada tanggal 07 Oktober 2019 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan dan juga sebagai tindak lanjut kegiatan Workshop Assesor yang diikuti oleh 3 (tiga) Pejabat Administrator yaitu Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Budi Haryono) dan Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan (Arief Gunawan).
Pada rapat kali ini Kakanwil berharap untuk seluruh Satuan Kerja (Satker) di jajarannya untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Untuk tahun 2020 tidak ada satker yang diusulkan namun semua satker sudah harus siap. Untuk Kalimantan Tengah ada 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 1 Kantor Wilayah dipersiapkan untuk 2020 menuju WBK/WBBM.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terkait Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Internal maupun Eksternal Kantor Wilayah dan Jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi sebagai salah satu cara untuk mengukur capaian target salah satu indikator kinerja utama rencana startegis program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenkumham ujar Kakanwil.
Dokumentasi :
