hotel bahalap7.jpg

Palangka Raya (15/10/19) - Dalam rangka menuju peringatan Hari Oeang ke-73 tiap tanggal 30 Oktober, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri undangan seminar Seminar Pelaksanaan APBN 2019 dan Publikasi APBN 2020 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Hotel Bahalap Palangka Raya, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah yakni Kepala Divisi Administrasi (Sucipto) bersama para kepala UPT Kemenkumham se-Palangka Raya. Narasumber kegiatan ini adalah Kepala KPPN Palangka Raya, Kepala KPP Pratama Palangka Raya, Kepala KPKNL Palangka Raya, Kepala KPP BC Pulang Pisau.

Penerbitan Oeang RI pada tanggal 30 Oktober 1946 menandai berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah di IndXonesia. Mengingat begitu pentingnya peran mata uang ini untuk menunjukkan kedaulatan bangsa, Wakil Presiden Mohammad Hatta pada pidatonya di RRI tanggal 29 Oktober 1946 menyatakan bahwa dengan berlakunya ORI, telah tertutup suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Tanggal 30 Oktober 73 tahun yang lalu, menjadi salah satu penanda berakhirnya masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita, dan kita menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pelaksanaan APBN 2019 dengan Tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM” akan segera berakhir. Seperti dalam perkiraan semula, APBN 2019 banyak mendapat resiko dan tantangan, antara lain : keterlambatan pertumbuhan perekonomian global baik karena pelemahan pertumbuhan mitra dagang utama, penurunan harga komoditas global, maupun adanya kekhawatiran di pasar keuangan.

Penerimaan negara dalam APBN bukanlah uang yang serta merta tersedia begitu saja. Uang tersebut masih harus dicari selama tahun anggaran yang bersangkutan. Namun, Belanja Negara adalah merupakan suatu komitmen yang harus dipenuhi. Untuk itu, saya mengajak para hadirin sekalian untuk berpikir dan bertindak kritis dalam menyikapi berita-berita yang beredar, terutama terkait dengan kebijakan dan informasi mengenai keuangan negara, karena hal itu akan berpengaruh pada stabilitas nasional dan ekonomi di negara kita.

Untuk menjamin agar belanja negara bisa dipenuhi dengan baik, kita harus memastikan bahwa penerimaan negara yang sudah direncanakan, bisa dipenuhi. Untuk itu, kita perlu iklim investasi yang baik, SDM yang berkualitas, stabilitas dalam negeri yang terjaga, inovasi, dan kerja keras kita semua.

Sekitar 85% APBN di Provinsi Kalteng berasal dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, marilah kita bersama mengawal agar Dana Transfer ini bisa dijalankan secara efisien, dan efektif. Saya juga mengusulkan kepada para dosen dan civitas akademika yang hadir di sini untuk membuat program-program KKN yang bisa memperkuat desa, sehingga perencanaan dan pelaksanaan dana desa bisa dilakukan dengan baik. (Red-dok, Humas Kalteng, Okt ’19).

FOTO DOKUMENTASI :

hotel bahalap3.jpg

hotel bahalap1.jpg

hotel bahalap6.jpg

hotel bahalap5.jpg

hotel bahalap4.jpg