Palangka Raya – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Hanibal) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, didampingi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Dan Teknologi Informasi (Jevius Jizrell Siathen), Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan (Edi Cahyono), Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Pajabat Pengawas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Se-Kalimantan Tengah beserta Tim Pokja Melakukan Rapat terkait Kunjungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Sri Puguh Budi Utami) dan Pembahasan materi usulan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) WBK/WBBM bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Kamis (20/02/2020).
Adapun pembahasan dalam rapat ini terkait Rundown acara kedatangan Dirjen Pemasyarakatan yang direncanakan dijadwalkan akan datang pada tanggal 21 Februari 2020 ini. Akan ada banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Sri Puguh Budi Utami) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, sehingga Kepala Divisi Pemasyarakatan beserta jajaran benar-benar menyusun Rundown acar secara detail yang nantinya akan di koordinasikan kembali kepada Propam Dirjen untuk di tindak lanjuti. Selain membahas Rundown acara, pada rapat ini juga membahas terkait persiapan dan kesiapan seluruh panitia dalam kedatangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Sri Puguh Budi Utami) dan juga hal-hal lain yang diperlukan nantinya, ini semua dilakukan agar dari kedatangan, kegiatan-kegiatan dan sampai kembalinya Beliau dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Selain itu Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati) juga menyampaikan bahwa, terkait data dukung dari pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM, “berdasarkan lembar kerja evaluasi yang sudah ada, untuk seluruh Satuan Kerja di minta untuk melengkapi data dukung dari 6 area perubahan tersebut, apakah sudah sesuai dengan data dukung yang di tentukan atau belum”, pungasnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Feb 2020).
Foto Dokumentasi :
