Palangka Raya – Bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) didampingi Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan BMN (Liyana) mengikuti pembukaan pembahasan pagu minus belanja pegawai program pemasyarakatan Tahun Anggaran 2020. Kegiatan dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting dan diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Rabu, 12/08/2020.
Acara dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB dan Kepata Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wisnu Nugroho Dewanto) yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. “Dalam rangka mengantisipasi pagu minus di kemenkumham kami telah menyampaikan inventarisasi kekurangan pegawai tahun 2020. Diperkirakan masih terdapat sisa total pagu anggaran 153.477.820.669”, tutur Wisnu.
Lebih lanjut Wisnu menjelaskan tata cara revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai. Dalam hal terdapat Pagu Minus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA maka dapat dilakukan :
- Pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam 1 program (Kanwil Ditjen Perbendaharaan)
- Pergeseran Anggaran antar Satker dalam satu program.
- Pergeseran Anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran
- Dipenuhi melalui BA 999.08
Selain itu Wisnu pun menekankan agar memaksimalkan serapan anggaran yang selalu dimonitor oleh Menteri setiap minggunya. Per tanggal 11 Agustus 2020 Kementerian Hukum dan HAM RI menempati posisi ke-4 untuk serapan anggaran secara Nasional. (Red-Dok, Humas Kalteng, Aug 2020).
