Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng ikuti Kegiatan Webinar Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 bertema “APIP Kawal SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas”, Selasa (07/11).
Bertempat di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng kegiatan ini di ikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT dan JFU.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu, menyampaikan bahwa latar belakang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam sistem pemerintahan yang bukan menjadi pilihan, akan tetapi sudah menjadi keharusan. SPBE atau E-Government dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Saya berharap Indeks SPBE Kemenkumham mendapatkan nilai 5," tutur Razilu.
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam sistem pemerintahan bukan menjadi pilihan, akan tetapi sudah menjadi keharusan, TIK mampu mendukung pemerintahan baik dari segi administrasi maupun pelayanan publik. Maka dari itu SPBE atau E-Government dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kualitas E-Government Indonesia kian baik, Indonesia menempati peringkat 77 dalam survey dua tahunan United Nations (UN) E-Government Survey 2022 yang diselengarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun ini meneruskan tren positif yang telah di peroleh sejak 2018.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber yang berkompeten dan berasal dari Kementerian ataupun Lembaga. Adapun narasumber tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan narasumber dari internal yang memiliki keterkaitan dengan SPBE disampaikan oleh Kepala Pusdatin dan Inspektur Wilayah III.