Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan, Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) membuka Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Penyamaan Persepsi Ketentuan Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota dan Dalam Kota. Acara ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Kantor Wilayah Kalimantan Tengah serta menyamakan persepsi tentang ketentuan pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas sesuai dengan Kepmenkumham Nomor M.HH.12.KU.04.01 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Di dalam arahannya, Joko Martanto berharap bahwa kegiatan ini dapat mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran guna diperoleh solusi terbaik untuk penyelesaian. Anggaran tidak terlepas dari target-target yang telah ditetapkan sehingga diharapkan pelaksanaan anggaran dapat tepat guna, tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi pada masing-masing satker di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN (Eko Herdianto), terkait Rencana Penarikan Dana yang telah disusun, terutama pada bulan November. Masing-masing satuan kerja pada Kantor Wilayah menyampaikan konfirmasinya atas komitmen Rencana Penarikan Dana dan menyatakan kesanggupannya.
Beberapa masukan disampaikan peserta pada rapat tersebut. Masukan pertama, diharapkan RPD nantinya tidak hanya disampaikan oleh pelaksana kegiatan, tetapi adanya komitmen terkait pelaksanaannya yang rincian kegiatannya diketahui oleh pelaksana kegiatan, BP, dan PPK yang nantinya RPD secara tertulis dapat menjadi kontrol bagi pelaksanaan anggaran.
Masukan berikutnya adalah adanya batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban tiap bulannya agar tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban UP/GUP. Beberapa kegiatan terjadi secara mendadak sehingga belum ada dalam anggaran dan tidak terakomodir pada anggaran serta Rencana Penarikan Dana. Sehingga diharapkan revisi anggaran dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.
Pada kegiatan tersebut juga disampaikan Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas sesuai Kepmenkumham Nomor M.HH.12.KU.04.01 Tahun 2021 untuk menyamakan persepsi terkait dokumentasi yang dibutuhkan guna pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hal ini dilakukan guna penyeragaman dokumen serta tertib administrasi sesuai Kepmenkumham.
Sebagai penutup, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN menyampaikan harapannya agar pada sisa tahun anggaran 2023 ini pelaksanaan anggaran dapat dimaksimalkan serta diharapkan konsistensi IKPA pada minimal angka 95 sebagai target dari Kementerian. Semoga tahun 2024 ini dapat menjadi lebih baik lagi demi kemajuan organisasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)
