Pangkalan Bun – Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) memimpin pelaksanaan Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Online Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK- IKM) di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun didampingi Kasubbid Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM (Beny Yuandrias) serta 3 orang Staf yang diterima langsung oleh Plh. Kalapas Pangkalan Bun (Hakim Nababan) beserta jajaran, Jumat (27/10).
Budi Haryono menyampaikan bahwa survey IPK-IKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan manfaat hasil survey sebagai salah satu data dukung pengusulan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Dalam pengisian Survei 3AS Kementerian Hukum dan HAM Kalteng telah menyediakan Link yang telah dikirim ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk itu UPT harus super aktif dalam memberikan Link kepada Pegawai dan Pengunjung.
Berdasarkan dari hasil Monev yang dilakukan, untuk peningkatan IPK- IKM di Lapas Pangkalan Bun sudah cukup baik dan untuk Pelayanan IPK-IKM tercapai dengan lebih dari 30 Responden. Lapas Pangkalan Bun juga telah berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditentukan minimal 30 Responden dengan memberikan link survei. Monitoring Survei IPK-IKM untuk kegiatan pemantauan hasil survei IPK-IKM yang dilakukan setiap bulan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.
“Dalam kualitas pelayanan public diharapkan jajaran Lapas Pangkalan Bun dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat lebih aktif lagi dalam pelaksanaan survey IPK-IKM. Sekarang sudah baik, namun harus ditingkatkan lagi. Saya minta minimal setiap bulan ada peningkatan responden yang mengisi survei selain pengunjung termasuk APH yang bersinergi dengan kita. Memang tantangannya kita harus diskusi dan menjelaskan dengan mereka, yang pasti mereka paham,” jelas Budi Haryono. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Oktober 2023).
Foto Dokumentasi:
