Palangka Raya - Dalam rangka Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi bersama Perangkat Daerah Provinsi yang terkait serta Bappeda dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang bertempat di Aula Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 29 November 2023. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, hadir sebagai Narasumber pada kegiatan ini Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias).
Adapun hal-hal yang dibahas dalam kegiatan ini terkait dengan hasil verifikasi atau penilaian laporan aksi HAM Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023, Penjelasan ukuran keberhasilan, data dukung dan format pelaporan B04, B08 serta B12 tahun 2024 dan tahun 2025 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini dibuka dengan laporan kegiatan oleh Kabid Sosbudpem Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dilajutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan acara kegiatan oleh Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Litbang Kalimantan Tengah (Leonard S. Ampung).
Dalam paparannya, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) menjelaskan bahwa pelaksanaan RANHAM wajib kita perjuangkan bersama sebagaimana tugas yang kita emban sebagai bagian dari pemerintah. Sebagai pemerintah pusat maupun daerah, kita disini bersama-sama melaksanakan dan mengumpulkan apa yang sudah menjadi Deklarasi Universal HAM. Tanggung jawab pelaksanaan HAM itu ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga kementerian-kementerian lainnya. Kementerian Hukum dan HAM punya tugas untuk mengukur sejauh mana implementasi hak asasi manusia. Hal itu semua menjadi laporan kepada Menteri, berlanjut menjadi laporan kepada Presiden. Untuk itu kita patut bersinergi dan berkolaborasi dalam hal Rencana Aksi Nasional HAM sebagaimana tertuang dalam PERPRES No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025. Dijelaskan pula secara singkat tentang adanya arah baru RANHAM generasi V untuk tahun 2024 dan 2025.
Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi tentang evaluasi pelaporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023 dan persiapan pelaporan Aksi HAM tahun 2024.
