Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan, Kepala Divisi Administrasi, Joko Martanto, membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Selasa (21/11/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Keuangan sebagai pendamping dan pembina penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah, yaitu: Median Hariswandi (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda), Erwan Pudi Hartanto (JFU Penyusun Laporan Keuangan), Yudhi Arviansyah (JFU Penyusun Laporan Keuangan), serta Maya Erlita (JFU Pengelola Keuangan). Peserta kegiatan adalah operator GLP serta operator Aset dan Persediaan pada satuan kerja dalam kota Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan Keuangan berbasis akrual yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Hasil monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Biro Keuangan pada satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah didapatkan hasil sebagai berikut:
- Sisa anggaran covid yang belum dikoreksi
- Persediaan dan aset belum diregister
- Transfer Keluar yang belum di Transfer Masuk
- Konstruksi Dalam Proses sudah selesai namun belum didefinitifkan
- Adanya Koreksi Asset Non Revaluasi dikarenakan adanya Temuan BPK
- Hibah dari Pemda yang baru akan diajukan register hibah
- Terdapat to do list pada persediaan dan asset belum didetilkan serta pajak belum disetor
- Transfer Alat Makan dan Minum yang tercatat sebagai Bahan Pemeliharaan di Monsakti
- Realisasi Belanja Barang dan Modal di bawah target
Pada kegiatan tersebut disampaikan masukan dan perbaikan dari Biro Keuangan yang harus dilakukan oleh satuan kerja. Sebagai penutup, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan pengelolaan keuangan dan BMN di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah kedepannya dapat lebih memadai, informatif, dan akuntabel serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , November 2023)
Foto Dokumentasi :
