Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. selasa (29/11/2022).
Acara dibuka langsung oleh Kepala Badan Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah (Dr.H Kaspinor,SE.,M.Si) dan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2022 dan 2023 disampaikan oleh Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan diikuti seluruh BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dalam paparannya menyampaikan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Daerah baik pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaporan.
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Kepala Bidang HAM juga menyampaikan dalam pelaksanaanya hingga generasi V ini, RANHAM dirumuskan secara lebih substantif mencapai hasil yang ditetapkan, termasuk dampak yang dapat terukur. Untuk itu, sistem pemantauan dan evaluasi RANHAM V akan dirumuskan secara lebih komprehensif yang mencakup baseline, target capaian per caturwulan dan target tahunan, serta indikator untuk kriteria keberhasilan dan sasaran strategis.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Ruang Rapat Lantai II Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. berjalan lancar, usai pemaparan meteri dari Kepala Bidang HAM kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang di pandu oleh moderator Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.