Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar rapat persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Kalimantan Tengah secara langsung dan virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting. Senin, (12/02/2024).
Kegiatan rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra), didampingin oleh Pejabat Administrator dan Pengawas pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Palangka Raya yang hadir secara langsung.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mengikuti kegiatan Rapat persiapan Pemilihan Umum tersebut secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting.
Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PEMILU di TPS Khusus Lapas dan Rutan. "Kesiapan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana, petugas KPPS, daftar pemilih tetap (DPT), dan sosialisasi kepada WBP," ujar Hendra.
"Bekerjalah sesuai dengan prosedur dan usahakan tidak ada kegiatan-kegiatan yang menonjol dan utamakan hasil dari pelaksanaan pemilu di dalam Lapas dan Rutan hasilnya paripurna", tambah Kakanwil Hendra.
Kakanwil melanjutkan "ini adalah pekerjaan besaran yang dapat menentukan masa depan bangsa kita termasuk warga binaan kita karena mereka tetap mendapatkan hak untuk mengikuti Pemilu. Pemilu damai ada sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi, kolaborasi dan kerja sama. Saya mengajak kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk mensukseskan pesta demokrasi Tahun 2024", lanjut Hendra.
"Kita harus pastikan pemilu terselenggara dengan lancar sehingga ini tidak semata mata hanya slogan, oleh karena itu kita sepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilu Tahun 2024 berjalan dengan damai dan baik. Pastikan semua teknis pengamanan untuk mengatasi dan antisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, antisipasi hal teknis yang mungkin bisa menjadi isu politis”, tutup Kakanwil Hendra. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)
