Jakarta (14/06) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang mulai melaksanakan tugas pada bulan Januari 2017, Agus Purwanto dengan mengajak seluruh Pejabat Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng turut serta menghadap Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta Rabu (14/06) untuk menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas selama periode Januari-Mei 2017. Kata Agus, pada Laporan capaian kinerja tersebut didalamnya termuat tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta hambatan yang dialami dengan di lampirkan data dukung serta dokumen lainnya.
Pada kesempatan yang baik ini pula Agus menyampaikan kegiatan yang telah dilakukannya semenjak menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah meliputi koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kotamadya serta Instansi terkait seperti DPRD, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan TNI. Selain itu juga kata Agus pihaknya juga sudah melakukan kunjungan ke seluruh UPT yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan pada UPT Lapas/Rutan pihaknya melakukan breifing dan menyampaikan arahan Menteri Hukum dan HAM terkait permasalahan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau.
Kaitannya dengan Satker baru, berkat kordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah akhirnya kita mendapatkan bantuan lahan untuk LPP dan LPKA sedangkan UPT lainnya ada yang mendapatkan penempatan Kantor Sementara (LP. Sukamara), bantuan mobil operasional dan juga ambulan ataupun pembangunan/pengaspalan jalan lingkungan Lapas/Rutan. Kepada Menteri Agus juga menyampaikan terkait selesainya Gedung Kantor Wilayah yang baru dan meminta kepada Menteri nanti untuk melakukan peresmiannya. Kata Agus setelah lebaran rencananya pihaknya akan melaksanakan kepindahan operasional perkantoran. Sementara ini dilakukan yakni mempersiapkan dulu segala sarana dan prasarana seperti horden kantor yang belum ada dan juga pembuatan taman kantor yang merupakan sumbangan dari Walikota Palangka Raya, pada saat ini masih dalam proses pelelangan pembuatan taman tersebut.
Agus juga menyampaikan permasalahan UPT seperti Tembok Keliling Lapas Sampit yang retak dan mau roboh dimana saat ini hanya disangga oleh tiang dari kayu galam dan juga tentang Lapas Sukamara yang terbengkalai pembangunannya, diharapkan akan menjadi skala prioritas utama pembangunan tahap berikutnya. Pada kesempatan ini pula Agus menyampaikan bahwa Lapas Pangkalan Bun merupalan Lapas terhijau dan terinovatif dimana dalam hal pembinaan napi menjadi pilot poject untuk Lapas-Rutan yang ada di Kalimantan Tengah, dimana saat ini kepala Lapasnya Arief Gunawan juga turut hadir bersama kita.
Bebepapa tambahan yang disampaikan oleh masing-masing para Kepala Divisi terkait kinerja yang telah dilaksanakan. Kepala Divisi Administrasi Hajrianor menanyakan kepada Menteri terkait permohonan pindah pegawai dari Instansi lain (perawat) yang saat ini di Kanwil Kalteng ada 10 0rang yang bermohon. Untuk sementara kita masih meneliti kelengkapan administrasi selanjutnya akan dilakukan wawancara. Apabila terhadap proses wawancara tersebut menurut kita layak maka berkas pegawai tersebut akan kita kirimkan kepusat. Terkait dengan rencana penerimaan CPNS tahun 2017 saat ini ada 3 UPT Baru di Kalteng disamping itu juga pada seluruh UPT yang sudah ada masih banyak kekurangan pegawai oleh karena itu Hajrianor mengharapkan adanya porsi pegawai lebih banyak dari sebelumnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Athonius M. Ayorbaba menambahkan bahwa saat ini pihaknya mendorong agar UPT berupaya menjalin komunikasi yang baik dan berkoordinasi kapada pihak keamanan dalam kegiatan sambang Lapas/Rutan agar keamanan dan ketertiban terjaga. Untuk menanggulangi peredaran narkoba pihaknya melalui Tim Kamtib Divisi PAS Kantor Wilayah rutin melakukan razia dan melakukan tes urine baik kepada pegawai maupun para WBP sendiri.
Kepala Divisi Imigrasi Zakaria mengakatan bahwa pihaknya sudah melakukan kegiatan pengoptimalan TIMPORA terhadap pengawasan dan keberadaan orang asing dan ini sudah berjalan dengan melakukan kegiatan operasi bersama dibeberapa daerah. Selanjutnya menurut Zakaria, dalam hal penaggulangan TKI Non Prosedural pihaknya sudah melakukan kegiatan sosialisasi-sosiailisasi kepada para Agen-Agen Perjalanan haji/umrah dengan menggandeng Kementerian Agama dan Dinas Tenaga Kerja. Pada kesempatan ini juga Zakaria menyampaikan pesan dari Bupati dan Unsur pimpinan agar di Pangkalan Bun segera dibangun Kantor Imigrasi agar pelayanan paspor bisa lebih cepat dan mudah. Sedangkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi KI untuk mendorong Pemda melakukan pendaftaran KI dan Pembentukan Sentra KI di Perguruan Tinggi.
Menanggapi Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan langsung kepadanya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih atas kinerja baik serta koordinasi yang telah dilakukan selama ini terutama kepada Pemerintah Daerah yang telah banyak membantu terutama dalam hal operasional tugas. Menteri juga menyarankan agar kepada Lapas Sampit dan Lapas Sukamara menyampaikan usulannya ke Sesditjenpas agar permasalahan yang dihadapi bisa segera diatasi karena menjadi prioritas utama pembangunannya. Terkait permintaan Pemerintah daerah yang ingin agar Kantor Imigrasi dibangun di Pangkalan Bun pada prinsipnya Menteri setuju asal segala sesuatu dipersiapkan oleh pemda setempat mulai dari tersedianya lahan, trus pembangunannya pada intinya kita menjalankan operasionalnya saja. Karena terbatasnya anggaran yang kita miliki.
Mengenai porsi kebutuhan CPNS saat ini pihaknya sudah melakukan penyusunan berdasarkan kebutuhan wilayah tersebut. Sedangkan mengenai overhang pegawai Menteri minta diteliti dan lakukan seleksi apabila memenuhi syarat dengan kriteria yang dicari silahkan kirimkan berkasnya ke setjen. Dalam hal peresmian Gedung Kanwil baru Menteri menyatakan kesediaannya meresmikan gedung tersebut, akan tetapi beliau menyarankan agar segala sesuatu hal terkait peresmian dipersiapkan dengan matang dan alangkah lebih baik lagi menurut Menteri sebelum diresmikan agar segera menempati gedung tersebut sehingga akan terawat dan terpelihara dengan baik. Diakhir pertemuan Menteri menyampaikan harapan karena dalam beberapa hari belakangan ini LP jadi fokus perhatian publik terutama terhadap kasus pelarian. Oleh karena itu Menteri berpesan agar terus melakukan pengawasan terus menerus, tingkatkan koordinasi baik dengan pihak Kepolisian maupun TNI serta untuk menjaga keamanan berikan pelayanan terbaik dan hindari berbagai macam pungli. Demikian juga halnya dengan bidang keimigrasian, tingkatkan koordinasi sesama timpora agar sinergitas dalam tugas bisa berjalan dengan baik. (Red-dok. Pirhan Humas Kalteng).
