Sampit - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan mendorong percepatan pemenuhan data dukung Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Karyadi) didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) dan Tim melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengumpulan data lapangan IPK IKM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei IPK-IKM untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. Selasa (13/08/2024)
Kepala bidang HAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.
Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.
Pada kesempatan ini juga Kepala Bidang HAM menyampaikan serta mendorong kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit untuk segera mempersiapkan dan mengupload data dukung P2HAM sesuai indicator yang telah di tentukan. Kepala bidang HAM juga mengingatkan kepada Operator untuk terus berkoordinasi dan menyampaikan apabila terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan data dukung tersebut kepada Kantor Wilayah khususnya Bidang HAM. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024)
