Loksado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Peningkatan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) Petugas Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 pada Divisi Pemasyarakatan yang dirangkaikan dengan Family Gathering. Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari yakni dari tanggal 24 – 26 Juli 2024 bertempat di Graha Wisata Amandit, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. (26/07/2024).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan disiplin para pegawai khususnya pada Divisi Pemasyarakatan. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta memperkuat rasa kebersamaan di antara Pegawai.

Kegiatan FMD ini terdiri dari serangkaian program yang meliputi latihan fisik seperti senam pagi dan olahraga bersama, sesi pengembangan mental dan disiplin yang dipandu oleh Even Organizer BJM Travel dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Para peserta juga mengikuti berbagai permainan tim yang dirancang untuk meningkatkan konsentrasi, kerjasama dan komunikasi serta kekompakan antar anggota tim.

Pada pembukaan kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) menyampaikan sambutan. “Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat, mental yang kuat, dan disiplin yang tinggi, saya yakin produktivitas dan kualitas kerja kita akan semakin meningkat.” Tuturnya.

Para peserta yang mengikuti kegiatan ini merasakan manfaat yang signifikan dan merasa lebih bersemangat serta termotivasi. Selain itu, hubungan dengan rekan kerja juga semakin erat. Kegiatan diakhiri dengan sesi penutupan yang meriah. Acara ini diisi dengan pemberian kenang-kenangan berupa cinderamata kepada Pegawai Divisi Pemasyarakatan yang baru-baru ini telah memasuki masa pensiun (Hamberi) dan kepada Pegawai yang akan menjelang memasuki masa purna tugas (Mubasirudin).

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Tim dan peserta yang menunjukkan performa terbaik dalam setiap kategori karena menunjukkan Kerjasama, kekompakan dan antusiasme yang luar biasa selama kegiatan, dan kemudian ditutup dengan hiburan serta ramah tamah.

Kepala Divisi Pemasyarakatan menutup kegiatan dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta. Beliau juga menekankan pentingnya melanjutkan semangat dan disiplin yang telah dibangun selama tiga hari ini ke dalam rutinitas kerja sehari-hari. "Saya berharap semangat dan kebersamaan yang telah kita pupuk di sini akan terus kita bawa ke lingkungan kerja kita masing-masing. Mari kita jadikan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Khususnya Divisi Pemasyarakatan tempat yang lebih baik untuk bekerja dan berkarya," pungkasnya.

Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) yang dilaksanakan membawa dampak positif yang nyata bagi para pegawai. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan produktivitas pegawai akan terus meningkatkan semangat kerja. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan dan penignkatan seluruh pegawai melalui berbagai program pembinaan di masa depan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juli 2024)

Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan, Plt. Kepala Kantor Wilayah (Dr. Joko Martanto) beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Bagian Umum (Mahrijuni), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Palangka Raya serta staf Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN mengikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara virtual. Jumat (26/7/2024).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual dari Graha Pengayoman. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 disampaikan  oleh Pimpinan I BPK RI (Nyoman Adhi Suryadnyana).

Dalam paparannya, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI pada prinsipnya dilaksanakan untuk memastikan penggunaan uang negara bagi kepentingan rakyat dan untuk memberikan suatu predikat good governance organisasi, dimana salah satu bentuk good governance adalah melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diberikan dengan 4 syarat, yaitu : sesuai Standar Keuangan Pemerintahan, pengungkapan informasi secara keseluruhan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efekif.

Pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 15 kalinya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly) menyampaikan pesan untuk terus  bekerja keras dalam mengelola keuangan dan BMN dengan baik karena setiap rupiah dari pajak negara harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME. Setiap tahun harus ada peningkatan lebih baik lagi terutama dalam menindaklanjuti temuan BPK serta agar tidak terjadi temuan berulang. Beliau menyampaikan kutipan Presiden Joko Widodo, “ WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban kita semua dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN yang merupakan uang rakyat dan uang negara secara baik karena akan diaudit oleh BPK RI setiap tahun”.

Terdapat Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN, yaitu: Kecermatan dan konsistensi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian, system pengendalian internal di setiap unit kerja, penertiban dan pengawasan atas penatausahaan persediaan dan asset, penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, koreksi data laporan keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, pemahaman dan kepatuhan para pengelola keuangan dan Barang Milik Negara, serta koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.

Yasonna Laoly menyampaikan pada seluruh jajaran “Agar tidak berpuas diri atas capaian opini WTP Tahun 2023 dan menjadikan motivasi untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.” Sebagai penutup, Yasonna Laoly meminta agar atas temuan dan rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tepat oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2024)

Foto Dokumentasi :

Sampit - Pengawasan orang asing kembali dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah melalui Bidang Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian). Pengawasan keimigrasian dilakukan secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Tengah tak luput di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit. Adapun tujuan dari pengawasan orang asing yang dilakukan adalah untuk memonitoring kesesuaian perizinan dan tingkat kerawanan atas keberadaan Warga Negara Asing (WNA) (25/07).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) didampingi oleh Kasubbid Intelijen Keimigrasian (Nur Arifandi Azis) beserta tim. Pada pelaksanaannya, tim melakukan monitoring terhadap dua perusahaan yaitu PT. Mulia Agro Permai dan PT Hutan Sawit Lestari dimana kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang agrikultur kelapa sawit.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan pengecekan seluruh dokumen dari Tenaga Kerja Orang Asing (TKA) yang ada di masing-masing perusahaan seperti visa Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP). Adapun hasil dari pemeriksaan ini, semua dokumen TKA pada kedua perusahaan tersebut bersifat lengkap dengan laporan 2 orang TKA sudah kembali ke negara asal yang berarti ada ketidak sesuaian informasi yang diterima oleh Bidang Inteldakim sehingga perlu dilakukan sinkronisasi data kembali sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Seluruh pembaharuan atau pergantian data serta status sipil berkaitan dengan TKA yang ada di perusahaan disarankan untuk selalu dilaporkan baik ke Kantor Imigrasi ataupun ke Kantor wilayah, hal ini sebagai langkah dalam pengawasan serta memantau kepatuhan WNA tersebut” imbau Irham.

Tak hanya itu, Bidang Inteldakim juga menanyakan hubungan kerja/interaksi sosial antara TKA dan staf lokal. Dengan Bahasa Indonesia yang diakui sudah mulai lancar oleh Tim HRD masing-masing perusahaan, TKA mampu berbaur secara baik dengan staf lokal. Pemeriksaan berjalan lancar dan pihak perusahaan kooperatif dalam menyajikan data yang di minta juga dalam menjawab semua pertanyaan dari Tim.

Dokumentasi:

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palangka Raya Dan Kabupaten Kapuas Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Jumat (26/7/2024)

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini dilakukan langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Joko Martanto) dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) dan menjadi saksi pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PAW MPDN Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU (Hadi Cahyadi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI (Laila Rahmawati).

Dalam sambutannya, Plt. Kakanwil, menyampaikan bahwa MPDN memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan profesionalisme notaris di Kalimantan Tengah. Kepada PAW MPDN, Joko menyampaikan untuk senantiasa menjaga martabat notaris dan melindungi hak pengguna jasa notaris atas kepastian hukum.

Adapun Anggota PAW MPDN yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah MPDN Kota Palangka Raya (Karyadi) menggantikan (Budi Haryono) dan MPDN Kabupaten Kapuas (Mieke Aprilia Utami) menggantikan (Hanif Syazali).

Lebih lanjut dalam sambutannnya Plt. KaKanwil mengatakan "Dengan dilantiknya Saudara sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas, diharapkan mampu melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif terhadap kinerja dan perilaku seorang notaris dalam pelaksanaan Jabatannya." ujar Joko.

Tidak lupa juga Joko mengucapkan selamat kepada Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas “selamat bagi bapak dan ibu yang baru dilantik, semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris yang berada di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas", Sambungnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Dalam rangka mendorong perekonomian Kalimantan Tengah sekaligus untuk memberikan perlindungan legalitas usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah jemput bola untuk memberikan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) dalam event kegiatan Harganas ke 31, HKG PKK ke 52, dan Jambore Kader Posyandu Tingkat Kota Palangka Raya. Kamis (25/7/2024)

Kegiatan ini sebagai rangkaian Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke 59 dan Hari Jadi Kota Palangka Raya ke 67 tahun 2024 yang bertempat di Kantor Walikota Palangka Raya Tanggal 23-25 Juli 2024.

Pada kesempatan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerjunkan tim Layanan AHU yang meliputi perseroan perorangan dan tim layanan KI meliputi pelayanan cipta dan merek. Antusiasme masyarakat Kalimantan Tengah dan pelaku  UMKM menyambut baik pelayanan yang di berikan oleh tim layanan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan yang sama Pj. Walikota Palangka Raya (Hera Nugrahayu). mengapresiasi atas layanan yang di berikan oleh tim Kanwil Kumham Kalteng. “Saya senang, dan bangga Kanwil Kemenkumham dapat memberikan layanan yang memang di butuhkan umkm dan masyarakat pada umumnya sekaligus turut memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31”, tutur Hera.

Hadir pada event tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Kepala Sub. Bidang  AHU (Hadi Cahyadi), Kepala Sub. Bidang KI (Laila Rachmawati) dan tim pelayanan.

Selaku pemilik penyewaan tenda Pasir Mas, menurut Natalina Rahayu yang telah berkonsultasi di meja layanan, "Dengan adanya informasi mengenai layanan pendaftaran PP dan Merek ini, mempermudah masyarakat Kalimantan Tengah untuk dapat mengembangkan usahanya dan menambah informasi bagi pelaku usaha".

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Nurul pemilik UMKM Warisan Leluhur sangat antusias dengan adanya layanan ini karena, pengajuan pendaftaran Mereknya telah diproses. Selain itu, adanya layanan ini mempermudah pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan sehingga, usaha yang dimilikinya kini memiliki badan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), “Kami selalu siap untuk berkolaborasi stakeholder Pemerintah dan masyarakat luas dalam rangka perlindungan legalitas Perseroan Perorangan serta perlindungan Merek dan Cipta”. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2024)

Foto Dokumentasi :