Jakarta – Dalam rangka evaluasi serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Jumat (13/12/2024).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Muhamad Mufid) didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) dan Kasubag Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo) bertempat di Gedung Utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Kedatangan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah disambut oleh Kabag Program dan Pelaporan (Titik Susiawati). Muhamad Mufid menjelaskan maksud kedatangannya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran serta program kegiatan pada tahun anggaran 2025. Selain itu dalam pertemuan ini iuga membahas penyelesaian beberapa permasalahan pada program layanan AHU diwilayah khususnya mengenai capaian peningkatan PNBP AHU Tahun 2024.
Dalam kesempatan ini, Titik memberikan alternatif langkah-langkah strategis untuk mencapai target kenaikan PNBP tahun 2024, sesuai Perjanjian Kinerja hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI serta rencana program kegiatan di tahun 2025.
"Tentu untuk target peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum akan disesuaikan dengan tipe maupun karakteristik wilayah, diperlukan adanya strategi untuk mencapai itu. Ditahun depan, perlu difokuskan untuk beberapa kegiatan yang berdampak besar, seperti keterlibatan pemda serta sinergitas dengan stakeholder terkait. Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, dihitung sampai akhir tahun, permintaan data lengkap PNBP Kanwil Kalimantan Tengah bisa dikoordinasikan langsung dengan AHU Pusat, karena kami memiliki data yang lebih lengkap," paparnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan serta akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU dalam pelaksanaan program kegiatan layanan administrasi hukum umum diwilayah seperti layanan apostille, perseroan perorangan, kenotariatan sampai dengan layanan badan hukum. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan PNBP serta mengoptimalkan capaian capaian target kinerja ditahun 2025.
“Kami akan terus berupaya dalam peningkatan PNBP, beberapa strategi serta Inovasi telah kami lakukan, dan di tahun 2025 implementasi dari beberapa program inovasi layanan akan turut mendorong peningkatan target kinerja dan PNBP di wilayah” pungkasnya.
Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, November 2024).
Foto Dokumentasi : 
