Palangka Raya – Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto) hadiri Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Aurilla Hotel Kota Palangka Raya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalteng yang diwakili Wakil Gubernur Kalteng (Edy Pratowo), Bunda Forum Anak Daerah Kalteng (Ivo Sugianto Sabran), Narasumber Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KEMENPPPA RI (Destri Handayani), Kepala Dinas P3APPKB Kalteng (Linae Victoria Aden) dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kalteng, serta Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kamis (15/08).
Rakor yang mengusung tema "Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Perempuan Berdaya dan Anak Terlindungi Menuju Kalteng Makin BERKAH" ini diselenggarakan selama tiga hari yakni tanggal 14-16 Agustus 2024.
Edy Pratowo mengatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, memerlukan penyesuaian dan kebijakan pada tahap sinergi dan integrasi program pembangunan nasional ke program pembangunan daerah.
"Berkaitan dengan hal tersebut, perlu upaya dan kerja keras semua pelaku pembangunan di pusat dan daerah, agar pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah dalam urusan P3APPKB dapat berjalan secara harmonis, sinkron, dan terintegrasi antar program dan kegiatan," ungkap Edy saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.
Untuk mewujudkan hal itu, sambungnya, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak RI dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal Implementasi Lima Arahan Presiden tentang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.
"Rapat Koordinasi ini menjadi forum sangat strategis untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas, dan sekaligus untuk memantapkan komitmen bersama, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, terutama dalam konsep ketahanan keluarga," sambungnya.
Sementara itu, Bunda Forum Anak Daerah Kalteng menyampaikan pada bulan Juli 2024, telah dilaksanakan intervensi serentak mengenai pencegahan stunting, dan Provinsi Kalteng mencapai 99,4 persen. Lebih lanjut disebutkan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 berkaitan dengan stunting, Provinsi Kalteng berada pada peringkat 17 terendah dari 38 provinsi, yaitu di angka 21,5 persen.
"Angka ini sudah turun 3,4 persen dibanding tahun 2022 lalu. Mudah-mudahan dengan kerja keras, sinergisitas dan koordinasi lintas sektor, kita bisa mencapai target untuk tahun depan, yaitu target nasional untuk Kalteng 15,4 persen," jelas Ivo.
Meskipun begitu, sambung Ivo, saat ini Provinsi Kalteng masih memiliki PR yang cukup besar berkaitan dengan angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi. "Tahun ini kita berada di peringkat enam tertinggi nasional. Ini membutuhkan kerja sama, kerja keras dan sinergi dari semuanya untuk menurunkan angka usia perkawinan anak," tuturnya.
Ivo mengutarakan, di tahun 2023, sudah ada tujuh Kabupaten/Kota di Kalteng yang mendapatkan peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. "Mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa tercapai, seluruh Kabupaten di Provinsi Kalteng mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak," tutupnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2024).
Foto Dokumentasi:
