Palangka Raya – Tingkat sinergi dan kolaborasi antar instansi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar) dan Kepala UPT Pemasyarakatan di Kota Palangka Raya lakukan silahturahmi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah. Kamis (02/06/2022)
Kedatangan Kakanwil dan jajaran disambut hangat oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah (Bambang Ari Setiono) dan Jajaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk menjalin tali silaturahmi dalam rangka menjalin sinergi mitra kerja yang baik dalam rangka kolaborasi eksternal di Bumi Kalimantan Tengah sekaligus perkenalan diri dari Hendra Ekaputra dan Para Kepala Divisi sebagai Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Kalteng yang baru.
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik yang selama ini terjalin antara Kanwil Kemenkumham Kalteng dengan BPKP Provinsi Perwakilan Kalimantan Tengah.
“Peran BPKP sangat kami butuhkan sebagai bagian dari bentuk pengawasan terhadap kinerja kami. Lewat silaturahmi ini, kami harapkan bisa memperkuat koordinasi agar menjadi suatu kolaborasi yang kuat, sehingga pelaksanaan dan pengawasan tugas dan fungsi kami di Kanwil Kemenkumham Kalteng dapat terlaksana dengan baik", ujar Hendra.
Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini dan harapannya melalui pertemuan ini menjadi langkah untuk semakin memantapkan hubungan sinergitas yang baik antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dan sinergitas sangat diperlukan terutama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko, serta untuk pendampingan bagi Kanwil Kemenkumham Kalteng.
Menanggapi kunjungan yang dilakukan Kakanwil Kemenkumham Kalteng dan Jajaran, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah menyambut baik Kakanwil Kemenkumham Kalteng beserta rombongan. Dikatakannya BPKP sebagai Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala BPKP menyampaikan “kami siap kapanpun apabila pihak Kantor Wilayah meminta pendampingan ataupun bimbingan terkait pelaksanaan kinerja terutama dalam hal kegiatan SPIP dan Manajemen Resiko maupun dalam pembuatan Laporan Keuangan yang baik, tranfaran dan akuntabel, ucap Herman Hermawan. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Juni 2022)
Foto Dokumentasi :
