Jakarta - Anugerah Paralegal Justice Award (PJA) 2024 telah memasuki puncaknya bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni, sebelumnya para 300 peserta yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah telah melakukan pendidikan melaui Paralegal Academy selama 3 (tiga) hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM. Sabtu (1/6/2024)
Para peserta diberikan berbagai materi terkait dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Secara Non Litigasi, Kepala Desa sebagai Paralegal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fungsi paralegal.
Puncak Paralegal Justice Award 2024 dilaksanakan di Bidakara Hotel Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah selaku leading sector dan pembimbing delegasi dari wilayah yakni Plh. Kepala Kantor Wilayah (Dr. Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Kepala Bidang Hukum (Khudloifah), Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Vasco Fernando) serta para JFT dan JFU yang ada memberikan dukungan secara langsung kepada para delegasi.
Kegiatan PJA setidaknya memiliki tujuan untuk "Menjawab tantangan pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia saat ini yang belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan aktor-aktor yang melakukan penyelesaian sengketa secara mediasi atau non litigation, sehingga diperlukan Kepala Desa dan Lurah yang berperan sebagai paralegal untuk meningkatkan jangkauan layanan hukum dan bantuan hukum dan Memberikan apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat", ujar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Widodo Ekatjahjana) dalam sambutan yang diberikan.
Terdapat beberapa kategori yang direbutkan oleh para peserta, yakni Favorit Publik sebanyak 10 region, Top 10 Parelegal Justice Award, Kategori Paralegal Justice Award, Kategori Non Litigation Peacemaker dan Kategori Anubhawa Sasana Jagadhitta.
Dari kategori tersebut delegasi dari Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan 6 penghargaan Non Litigation Peacemaker yakni oleh Lurah Kelurahan Panarung (Evy Kahayanti), Kepala Desa Pangkalan Tiga (Suyamto), Kepala Desa Lada Mandala Jaya (Arifin), Kepala Desa Sumber Agung (Lilik Srianggoto Budiarto) dan Kepala Desa Talio Muara (Marzuki) serta Lurah Kelurahan Padang (Irvanudin Ahmad Kusniawan) yang sekaligus mendapatkan Penghargaan Anubhawa Sasana Jagadhitta didapatkan.
Tentu menjadi kebanggaan bagi para peserta dan pemerintah daerah setempat delegasi yang bertandang di tingkat nasional mendapatkan penghargaan yang bergengsi khususnya sebagai Kepala Desa/Lurah yang memiliki peranan sebagai Juru Damai untuk permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
Dalam penutup sambutan, Ka.BPHN berpesan kepada para peserta bahwa Paralegal Justice Award bukan lah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara ditengah masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2024)
Foto Dokumentasi :
