Jakarta - Melanjutkan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang telah berjalan pada Hari ke - 3, juga merupakan salah satu output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rapat tersebut adalah tersusun draf Target Kinerja Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Ada tiga rumah besar target kinerja yang ingin disusun, yakni bidang Perencanaan dan Keuangan, Barang Milik Negara dan Umum serta Kelembagaan dan SDM. Guna merumuskan hal tersebut, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi diminta duduk bersama, menyumbangkan pemikiran, berdiskusi dan bersepakat mengenai target yang ingin dicapai di tahun 2023, Rabu (13/07).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sendiri tergabung di Pokja Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Kakanwil Kalteng (Hendra Ekaputra) ikut ambil bagian bersama Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizzah Rahmanawaty). Forum yang digelar di Room Hamilton Hotel Pullman Central Park Jakarta ini akan membahas mengenai target capaian, tahapan kegiatan, data dukung atau output serta target akhir.
Dalam diskusi ini para pimpinan menelaah tentang daftar inventarisasi Jukrah dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Tahun 2022 dan Staretegi untuk tahun 2023. Para pimpinan diminta untuk mengkaji nama jukrah yang akan disusun, tujuan dan strategi jukrah dimaksud.
Ada 7 rancangan jukrah Strategi Tahun 2023 yang didiskusikan, dengan rincian yaitu Target Capaian Kualitas SDM di Wilayah yang unggul dan berdaya saing, Kebutuhan Pegawai Sesuai Analisa Beban Kerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan Ukuran, Satuan kerja yang mempunyai sertifikasi pelayanan publik, Hubungan Kerja yang efektif dan efesien antar unit organisasi, Satker yang mempunyai SOP yang dinamis dan Informasi layanan digital serta pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel.
Tergabung bersama Kantor Wilayah Kalimantan Tenganh, ada Kantor Wilayah DKI Jakarta, NTB, Riau, Jambi, DIY, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan Aceh. Turut berdiskusi di forum yang sama Kepala Biro Kepegawaian , Kepala Biro Humas, Ses BPSDM, Ses Balitbang, Ses Ditjen HAM dan Ses BPHN. (Red-dok, Humas/ADC - Holik, Juli 2022).
Foto Dokumentasi :
