Tamiang Layang - Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Analisis Startegi Kebijakan Hukum dan HAM di wilayah, Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang HAM (Karyadi) didampingi Kepala Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) beserta Analis Hukum Ahli Madya (Erna Sulistyowati) melaksanakan pengumpulan Data terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Hukum dan HAM di daerah.
Kepala Bidang HAM (Karyadi) menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyusunan analisis, yang selanjutnya akan dituangkan dalam laporan analisis dan menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan kebijakan melalui Permenkumham tersebut diwilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga Kantor Wilayah melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dan Monitoring pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan publik dalam bentuk survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tamiang Layang.
Pada kesempatan tersebut Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tamiang Layang (Arief Budi Prasetya) menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai implementasi Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan hanya dalam bentuk pembinaan secara rohani, mengingat pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang masih terbatas sumber daya manusia dibidang kesehatan sehingga proses rehabilitasi dilaksanakan secara kerohanian baik melalui pesantren di Rutan maupun pembinaan Rohani lain.
Selain itu dalam proses peningkatan pelayanan publik Rutan Kelas II B Tamiang Layang terus melakukan berbagai upaya perbaikan agar Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dapat memenuhi standar sebagai Pelayanan Publik Berbasis HAM. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2024)
