Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Hadiri Opening Ceremony kegiatan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023 melalui siaran live streaming melalui kanal Youtube, Kamis (03/08).
Tergabung dari Aula Kahayan Kantor Wilayah, hadir Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) dan Para Pejabat Struktural serta Kepala Divisi Administrasi (Azizah Nur Rahmanawati) yang mengikuti kegiatan di tempat terpisah.
Temu Bisnis ini merupakan pertemuan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, yang secara resmi membuka acara, memberikan nilai signifikan pada acara tersebut, menjadikannya sebagai momen bersejarah untuk memperingati suatu acara penting. Dalam rangkaian sambutannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyampaikan komitmen dan apresiasi pemerintah terhadap acara ini, yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang diwakili oleh kampanye "Gerakan Bangga Buatan Indonesia."
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan turut hadir dalam acara ini, dengan kata sambutan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kehadiran Sri Mulyani semakin menguatkan semangat pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional dan mempromosikan produk-produk unggulan dalam negeri.
Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Andap Budhi Revianto), kegiatan ini juga merupakan dukungan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.
"Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara," ucap Andap dalam keterangan tertulis.
Andap berharap dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.
"Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi," harapnya.
Andap melanjutkan kegiatan yang mengusung tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa' ini juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham.
Adapun layanan yang ditawarkan adalah layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.
Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2023).
Foto Dokumentasi:
