Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah menerima penghargaan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam acara Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Nusantara, Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat., Rabu (06/11/24).

Piagam penghargaan yang bertuliskan “Menjadi Unit Kerja Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Jam Pembelajaran Dengan Metode Pembelajaran Mandiri” ini diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kemenkumham Kalteng dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum (Edward Omar Sharif Hiariej), acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), yang menyatakan kebanggaannya atas prestasi yang diraih Kemenkumham Kalteng.

“Penghargaan ini mencerminkan kerja keras seluruh tim dalam memastikan pemenuhan hak pembelajaran bagi pegawai dengan metode yang fleksibel dan inovatif. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran demi mewujudkan SDM yang andal dan profesional,” ungkap Maju Amintas Siburian.

Rapat koordinasi ini bertujuan mempercepat implementasi program Corporate University di lingkungan Kemenkumham untuk tahun 2024. Dengan penghargaan ini, Kemenkumham Kalteng diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi unit kerja lainnya untuk terus berinovasi dalam pengembangan kompetensi pegawai.

Palangka Raya — Bertempat di Aula Kahayan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Maju Amintas Siburian, bersama Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S), Pejabat Pembuat Komitmen, Plt. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, serta staf terkait menghadiri Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Acara ini diikuti secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (05/11/24).

Acara dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal mengingatkan pentingnya penanganan serius terhadap temuan berulang dalam audit keuangan. Beliau mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban anggaran, memperketat pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Sistem Pengendalian Internal (SPI). Nico juga menekankan pentingnya penataan persediaan dan aset secara tertib, serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Dalam sesi berikutnya, Plh. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Ida Irawati, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 40 hari, dimulai dari 11 November hingga 20 Desember 2024. Pemeriksaan ini akan melibatkan 11 unit Eselon I dan 6 Kantor Wilayah, yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Pada akhir acara, dilaksanakan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan dari Ida Irawati kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Tujuan utama pemeriksaan oleh BPK RI adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan seluruh jajaran dapat memberikan kerja sama penuh kepada tim pemeriksa untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Palangka Raya — Dalam upaya meningkatkan reformasi birokrasi serta memastikan pelayanan yang bebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi Kanwil Kemenkumham Kalteng mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya, Selasa (05/11/24).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Sokoewati), yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) untuk periode Triwulan IV serta disambut langsung oleh Kepala Rutan Palangka Raya (Bambang Widianto) berserta jajaran dan di tempat terpisah Kepala Seksi Pembinaan (Agustinus Siagan) berserta jajaran.

Kegiatan yang digelar di Rutan dan LPKA Palangka Raya ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga integritas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Diana Sokoewati dalam arahannya menekankan pentingnya pemenuhan data yang akurat sebagai dasar evaluasi program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan.

"Pemenuhan data ini menjadi elemen penting bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pemasyarakatan," ujar Diana.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya peran Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi di kedua lembaga. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh petugas dapat memahami dan menerapkan prinsip pelayanan yang bersih dari segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi.

Diana menambahkan, "Pendampingan ini penting agar petugas dapat melayani masyarakat secara profesional dan penuh integritas, serta sebagai upaya pencegahan penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik."

Kegiatan ini turut berfokus pada upaya peningkatan kehumasan, dengan mengutamakan komunikasi publik yang transparan dan efektif. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat citra positif instansi pemasyarakatan di mata masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan reformasi birokrasi di lingkungan Rutan dan LPKA Palangka Raya dapat berjalan lebih optimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan visi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tamiang Layang - Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPKP dan SPAK di Rumah Tahanan Kelas II B Tamiang Layang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM (Karyadi) didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) bersama Tim dari Bidang HAM. Selasa (05/11/2024).

Kegiatan monev ini dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan eksternal maupun internal yang dinilai berdasarkan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Kedatangan Tim SPKP dan SPAK Kanwil Kalteng disambut baik oleh Kepala Rutan Tamiang Layang (Arif Budi Prasetya). Karyadi menjelaskan “hasil survey pada satuan kerja baik survey eksternal oleh masyarakat maupun stake holder terkait harus didorong lebih optimal demikian survei internal oleh pegawai. Hasil survey selain menunjukan capaian kita dalam memberikan layanan pada masyarakat juga dipergunakan sebagai data dukung dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, ungkap Kepala Bidang HAM.

Kepala Subbidang PPPHAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi dan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Rutan Tamiang Layang.

Kepala Rutan Tamiang Layang menjelaskan bahwa “Kami akan berusaha untuk terus memaksimalkan survey SPKP-SPAK, sampai saat ini kami telah mempublikasikan survey ini ke media sosial kami dan juga secara langsung kepada masyarakat yang datang berkunjung. Kami akan terus berkoordinasi dengan baik dalam hal teknis maupun non teknis untuk menyikapi kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi dalam pelaksanaan survei”. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah laksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Selasa (05/11/24).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian) dalam hal ini melakukan pelantikan pada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Keimigrasian dan Analis SDM Aparatur, kegiatan ini juga di hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Unit Pelaksana Teknis se Kota Palangka Raya dan Pejabat Pengawas Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional. "Jabatan ini bukan hanya sekadar amanah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mendukung proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam aspek peraturan perundang-undangan, keimigrasian, dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur," ujarnya.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. “Untuk itu, acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan ini bukanlah sekedar acara seremonial melainkan mengandung makna sebuah pengukuhan terhadap tugas dan amanat yang telah dipercayakan oleh negara,” tambah Kakanwil.

Para pejabat fungsional yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan dianggap memiliki kompetensi yang memadai untuk mengemban tugasnya. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dan mempercepat pencapaian target-target organisasi, baik dalam aspek pembuatan kebijakan, pelayanan keimigrasian, maupun manajemen sumber daya manusia.

“Kepada pejabat fungsional yang telah dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan tugas. Saya juga berharap jabatan yang anda emban ini harus dimaknai sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak saja di hadapan sistem kenegaraan yang berlaku, tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, melaksanakan percepatan kinerja serta menjalankan amanah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).” Tutup Kakanwil dalam sambutannya.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan doa dan ucapan selamat dari Kepala Kantor Wilayah serta para pejabat yang hadir. Diharapkan dengan pelantikan ini, sinergi dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah semakin kuat dan dapat mendukung pencapaian visi dan misi kementerian ke depan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto :