Palangka Raya – Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum proses rekonsiliasi sebenarnya dilakukan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan data laporan keuangan dan data barang milik negara sehingga dapat dilakukan proses rekonsiliasi dengan lebih efektif dan efisien. Kemenkumham saat ini tengah berproses dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023.
Kanwil Kemenkumham Kalteng menyelenggarakan kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Ballroom Hotel Loca Palangka Raya, diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dan para Operator SAKTI Modul GL dan Pelaporan serta Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan pada masing-masing satuan kerja di Kalimantan Tengah yang hadir secara langsung serta secara virtual
Kegiatan dibuka dengan penyampaian laporan oleh Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) selaku ketua panitia kegiatan, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, disampaikan bahwa kegiatan Rekonsiliasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sehingga saya berharap kegiatan ini bisa membangkitkan upaya dalam rangka peningkatan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham Kalimantan Tengah serta dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang berkualitas yakni Laporan Keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Selain itu, kegiatan juga dihadiri juga oleh Pimti Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Martina Sri Mulyani) mewakili Kakanwil DJPB Kalteng, Kepala KPKNL Palangka Raya (Fredy Himarwanto) dan Narasumber dari Ditjen Perbendaharaan serta KPKNL Kota Palangka Raya.
“Didalam Pengelolaan Keuangan Kita diminta Harus Profesional, apalagi Kemenkumham salah satu Kementerian yang besar dengan 11 Unit Eselon-I nya, sehingga tentunya memiliki permasalahan yang kompleks maka rekonsiliasi pertanggungjawaban ini harus lebih teliti dan detail dalam laporan penyajiannya. Kita sebagai entitas, bagian dari lembaga pemerintahan penyelenggara negara, paham bahwa penggunaan uang itu harus terinci. Penggunaan aset negara dan perawatannya harus dapat kita pertanggungjawabkan. uang yang ada tidak hanya untuk belanja pegawai namun juga untuk operasional, sekaligus pemeliharaan Barang Milik Negara. Apabila hal tersebut sudah sinkron, pasti data yang operator input setiap bulannya itu Kredibel dan kalau sudah Kredibel Saya yakin itu Akuntabel, maka Jadilah ASN yang Profesional,” pesan Hendra Ekaputra.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan foto bersama dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para Narasumber diikuti oleh seluruh peserta satuan kerja dilingkungan Kemenkumham Kalteng. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Juli 2023)
Dokumentasi Foto :
