Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) bersama Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando) lakukan koordinasi ke Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kamis (16/02/2023)
Kedatangan Kakanwil dan tim di terima langsung oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Edward Omar Sharief Hiariej). Dalam koordinasi Kakanwil menyampaikan terkait perkembangan hasil dari kegiatan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah dilaksanakan oleh Bapak Wamenkuham di Universitas Palangka Raya.
Dimana Universitas yang ada di kota Palangka Raya sangat mengharapakan akan ada lagi sosialisasi-sosialisasi berikutnya yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan dengan adanya sosilisasi yang dilaksanakan para akademisi aparat penegak hukum dan mahasiswa sangat merasa terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut sehingga tidak adanya multi tafsir dan telaahan yang disalah artikan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut.
Bapak Wamenkumham manyambut baik kedatangan Kakanwil Kemenkumham Kalteng dan tim yang sudah melaporkan hasil perkembangan dari sosialisasi RKUHP yang telah disosialisasikan, Wamenkumham berharap Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah bisa turut membantu untuk terus mensosialisasikan RKUHP tersebut tidak hanya kepada para akademisi, aparat penegak hukum dan mahasiswa bahkan untuk para Pelajar terlebih khusus kepada masyarakat Prov. Kalteng, mengingat pada Kantor Wilayah sudah ada Penyuluh Hukum yang siap untuk selalu mensosialisasikan RKUHP tersebut.
Wamenkumham yang secara aktif menyampaikan keterlibatannya dalam pembentukan RUU KUHP yang akan menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan masa kolonial Belanda menyampaikan bahwa sedari awal proses pembentukan RKUHP ini selalu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemajuan hukum serta bentuk dari adaptasi dan keselarasan serta modernisasi merupakan bentuk nyata dalam merespon perkembangan hukum terkini. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2023)
Foto Dokumentasi :
