Palangka Raya - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kemenkumham RI Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah pada Selasa (24/01/2023).
Dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto yang diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto. Kegiatan ini juga disiarkan secara virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama seluruh Indonesia.
Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng, kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Nur Aziah Rahmanawati), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan) serta Pejabat Struktural mengikuti secara virtual. Beberapa JFU/JFT Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng mengikuti kegiatan tersebut secara langsung.
Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menyampaikan harapnnya agar seluruh satuan kerja Kemenkumham RI dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM berturut-turut dari tahun 2015.
Permasalahan Data Laporan Keuangan Tahun 2022 dimulai dari selisih rekonsiliasi SAKTI dan SPAN, Pengakuan/pencatatan piutang belum dilakukan secara memadai, masih terdapat transaksi penyesuaian akhir tahun yang belum dicatat dalam laporan keuangan, terdapat beberapa ketidaktepatan penggunaan akun belanja, masih terdapat saldo tidak normal pada beberapa satuan kerja, terdapat kesalahan pencatatan awal kodefikasi barang persediaan dan asset, dan terdapat selisih Transfer keluar dan Transfer Masuk. Adapun yang menjadi tantangan pada tahun 2022 yaitu Implementasi Aplikasi SAKTI dan Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barjas.
Kegiatan diakhiri dengan dibukanya dengan resmi oleh Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi dan Pemutakhiran data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah, dimana Kanwil Kemenkumham Kaltim akan melaksanakan rekon di gelombang ke II tanggal 30 Januari – 03 Februari 2023 di Jakarta. (Red-dok, Kanwil Kemenkumham Kalteng, Jan 2023).
Foto Dokumentasi :
