Palangka Raya – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan panduan sekaligus rencana umum dalam rangka mewujudkan adanya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (P5 HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh berbagai Institusi/Lembaga yang berkepentingan dengan HAM, baik eksekutif, yudikatif maupun legislative. Implementasi dari pelaksanaan HAM disetiap daerah dapat dilihat dari adanya pelaporan aksi HAM oleh pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Presiden.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan di Wilayah, Senin (13/02) bertempat di aula mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng. Rapat Koordinasi di buka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Dr. Hendra Ekaputra didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Arfan Faiz Muhlizi dan Kepala Bidang HAM Budi Haryono serta mendapuk Fungsional Perancang Muda pada Bappeda Provinsi Kalteng sebagai Narasumber Endratomo Pambudi dengan peserta sebanyak 20 orang dari OPD sekota Palangka Raya.
Kegiatan ini diawali sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang mengharapkan partisipasi dan peran aktif para peserta agar dapat mendorong peningkatan Laporan Aksi HAM ditahun 2023 untuk membawa nama Provinsi Kalimantan Tengah di ajang nasional. kegiatan dilanjutkan oleh Narasumber dengan menyampaikan garis besar hal-hal yang akan dilaporkan dalam laporan Aksi HAM, hal ini dilakukan agar OPD terkait sudah bisa membayangkan apa saja yang akan dilaporkan hingga bila tiba saat pelaporan, OPD sudah siap dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pencarian data yang diminta, karena pada umumnya hal-hal yang dilaporkan tersebut sudah melekat pada program atau kegiatan di masing-masing OPD. Untuk itu diadakan persiapan dan percepatan ini dalam rangka mengidentifikasi di OPD mana dan di bidang mana dari OPD tersebut sehingga laporan yang disampaikan diharapkan benar-benar valid, sehingga dengan adanya koordinasi ini juga sebagai sarana mensosialisasikan Aksi HAM pada perangkat daerah dan semoga Laporan capaian Aksi HAM di tahun 2023 lebih meningkat. Kegiatan ini di akhiri dengan diskusi dan tanya jawab peserta dan Narasumber. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2023).
Foto Dokumentasi:
