Bogor - Kepala Bagian Program & Humas (Diana Soekowati) dan staf HRBTI (Lulu’ul Watef) mengikuti kegiatan Montoring Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Triwulan III yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan. Dibuka oleh Bramantyo Agung Nugroho selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu poin indikator kinerja Kemenkumham RI sebagai indikator sasaran strategis. “Tak hanya meningkatnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran strategis tapi juga terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien melalui nilai reformasi birokrasi” imbuhnya (27 Oktober 2023).
Kegiatan yang berlangsung dari 23-27 Oktober 2023 dan diikuti oleh 17 Kantor Wilayah ini dihimbau untuk mengupayakan pemenuhan seluruh data dukung baik satuan kerja dan kantor wilayah agar mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dan memberikan rekomendasi pelaksanaan RB serta menghasilkan kelengkapan dan validitas data dukung yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Sampai berita acara monitoring evaluasi reformasi birokrasi dibagikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mencapai nilai 100% dalam pemenuhan data dukung triwulan I-III baik pada kantor wilayah serta satuan kerja pemasyarakatan dan keimigrasian. Raihan ketercapaian pemenuhan data dukung reformasi birokrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng dan Bangka Belitung menjadi yang tertinggi diantara 15 kantor wilayah lainnya.
“Nilai 100% yang diraih oleh kantor wilayah secara keseluruhan memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberlanjutannya dan diharapkan pada B12 juga mempertahankan apa yang diperoleh agar tetap 100%” pungkas Kepala Biro Perencanaan sebelum menutup kegiatan monitoring evaluasi rencana kerja tahunan di triwulan III.
Hasil yang didapat oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng tentunya mendapat apresiasi yang tinggi. Dalam laporannya, M.H.Kusuma Negara sebagai koordinator reformasi birokrasi inspektorat jenderal menyatakan bahwasanya nilai capaian rencana kerja reformasi birokrasi Kemenkumham RI merupakan nilai rata-rata dari perolehan unit eselon I, kantor wilayah dan juga satuan kerja. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan (Ida Asep Somara) bahwa apa yang diperjuangkan saat ini semata-mata untuk capaian Kementerian Hukum dan HAM RI bukan hanya kantor wilayah ataupun satuan kerja. Selain itu, pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi RB ini tidak hanya sekedar memeriksa dan mengevaluasi data dukung saja namun juga akan ada tindak lanjut berupa verifikasi dan asistensi dampak RB terhadap kantor wilayah dan satuan kerja.
Kedepannya kantor wilayah dapat melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap satuan kerja di triwulan IV untuk memaksimalkan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan reformasi birokrasi yang diharapkan di awal B12 sudah terpenuhi.
