Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Karyadi didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Benny Yuandrias beserta anggota Tim melaksanakan Koordinasi terkait Diseminasi HAM dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM, Aksi HAM serta Penilaian IRH ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Rabu (31/07).
Kedatangan Kepala Bidang HAM beserta Tim disambut baik oleh Jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum, Imanuel. Disampaikan Karyadi bahwa Koordinasi ini sebagai upaya meningkatkan sinergitas sekaligus upaya optimalisasi penilaian IRH, optimalisasi OPD terkait pelaksanaan P2HAM, pelaporan Aksi HAM dan mendorong OPD agar lebih maksimal serta konsisten dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), dalam rangka mewujudkan adanya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (P5 HAM).
Kepala Bidang HAM menambahkan pula mengenai Penilaian IRH (Indeks Reformasi Hukum). Disampaikan bahwa Penilaian IRH ini mencakup seluruh Instansi Pemerintah di Tingkat Daerah. Instrumen IRH ini sangat penting untuk mengukur reformasi hukum yang nantinya mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari Tingkat Pusat sampai pada Tingkat Daerah. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Penilaian IRH karena atas koordinasi dan keaktifan Pemerintah Daerah, maka diharapkan tingkat partisipasi pelaksanaan penilaian IRH di Kalimantan Tengah memperoleh porsi maksimal.
Dalam kunjungan ini, Kepala Bidang HAM menyampaikan pula mengenai P2HAM “Sekarang ini banyak inovasi berkaitan dengan pelayanan, mulai dari Inovasi pelayanan publik, pelayanan prima, Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Pembangunan ZI WBK WBBM), Pelayanan Publik Berbasis HAM, Pelayanan Inklusif Berbasis HAM, termasuk pula Pelayanan terhadap Disabilitas dan Kelompok Rentan. Hal ini sudah menjadi perhatian dan koreksi kita bersama untuk pelaksanaan P2HAM, Capaian Aksi HAM dan Penilaian IRH yang lebih baik lagi” ujar Karyadi.
Selanjutnya, Kepala Bidang HAM menyampaikan capaian pelaporan Aksi HAM Periode B04 Tahun 2024 yang dicapai oleh Kabupaten Seruyan. Disampaikan juga mengenai persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08 mendatang.
“Kepada OPD di Kabupaten Seruyan, agar dapat saling meningkatkan komunikasi yang baik dan berkoordinasi, baik itu antar instansi OPD, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan seluruh OPD, maupun dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Khususnya, jika ada kendala dalam pelaksanaan Aksi HAM periode B04, lalu juga kendala dalam memenuhi Data Dukung Pelaporan Aksi HAM, serta upaya-upaya untuk memenuhi Aksi HAM B08, mari Kita diskusikan bersama-sama solusi untuk mengatasi kendala serta tindak lanjut pelaksanaan P2HAM, Aksi HAM serta Penilaian IRH tersebut”, ujar Karyadi.
Melanjutkan arahannya, Kepala Bidang HAM berharap ke depannya terbangun komitmen untuk memaksimalkan P2HAM, Aksi HAM serta Penilaian IRH dan terbangun persepsi yang tepat dalam memenuhi data dukung setiap indikator penilaian ataupun indikator target capaian. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024).
Foto Dokumentasi : 
