Palangka Raya - .Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kedatangan Ketua (Rajali) dan salahsatu tenaga administrasi/operator (Ranu) dari salahsatu OBH yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit yang mana kedatangan OBH tersebut disambut langsung oleh salahsatu Pengelola Bantuan Hukum yang juga merupakan bagian dari Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) di Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada Selasa, 04 April 2022. Kedatangan perwakilan dari PKBH STIH Habaring Hurung Sampit dalam rangka ingin berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan dalam penggunaan Aplikasi SIDBANKUM.
Pemberian layanan bantuan hukum gratis merupakan salahsatu program yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Masyarakat yang tidak mampu. Program ini disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dalam melakukan proses pemberian bantuan hukum gratis, OBH dapat mengajukan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum yang telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang mana aplikasi ini dibuat dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencairan anggaran bantuan hukum
Dalam pertemuan itu, Gani Nugraha memberikan penjelasan terkait proses penginputan kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum kepada tenaga adminsitrasi/ operator dari PKBH STIH Habaring Hurung Sampit yang mana dalam hal penginputan dokumen Bantuan Hukum terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap Approval dan Tahap Pengajuan Reimbursment. Gani Nugraha menjelaskan satu persatu tahapan-tahapan yang ada dalam aplikasi SIDBANKUM tersebut. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum serta kompetensi dalam penginputan kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , April 2023)
Foto Dokumentasi :
