Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah ikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara virtual yang Dilaksanakan secara terpusat di Graha Pengayoman, Jumat (04/08/2023).
Dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kadiv Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kadiv Yankumham (Arfan Faiz Muhlizi), dan Kadiv Keimigrasian (Arief Munandar) serta Kepala UPT se Kota Palangka Raya dan Pejabat Struktural pada Kantor Wilayah bertempat di Aula Mentaya.
Kegiatan dihadiri Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI.
Kegiatan diawali dengan sambutan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Beliau menyampaikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022. Beliau juga menyampaikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. "Ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Nyoman.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kemenkumham. "Tentu dengan prestasi Opini WTP ke-14 kali ini membuat kita akan tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang,” tutup Menkumham.
Menutup acara pada hari ini, dilakukan penyerahan cinderamata kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penyerahan laporan tersebut. Penyerahan LHP ini merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Semoga hasil pemeriksaan ini akan mendukung peningkatan pelayanan dan manajemen keuangan yang lebih baik di masa depan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2023).
Foto Dokumentasi:
