Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah ikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Online Pengisian Survei Indeks TDN, Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng secara virtual yang bertempat di Ruang kerja Kakanwil. Kamis (24/08/2023).
Sejalan dengan transformasi digital nasional yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pengukuran progres perkembangan transformasi digital di Indonesia baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Oleh karena itu, Kemenkominfo menginisiasi penyusunan dan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN), dimana hal ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK untuk menyusun indikator kinerja utama dalam melaksanakan transformasi digital nasional.
Penyusunan Indeks Transformasi Digital Nasional akan menggunakan Digital Transformation Index (DTI) framework yang dikembangkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). Pengukuran indeks ini akan mengukur proses transformasi digital secara komprehensif, mulai dari tahap foundation, adoption hingga acceleration pada aspek infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem digital dengan menggunakan 110 indikator terkait.
Pengumpulan data (baik data sekunder maupun data primer atau survei lapangan) akan dilakukan di level nasional berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, sedangkan di level provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 38 provinsi. Proses dan timeline penyusunan Indeks TDN.
pemanfaatan teknologi digital mampu membuka peluang untuk akses pasar e-commerce, meningkatkan promosi produk lokal, dan memperluas jaringan produsen dan konsumen di seluruh dunia akibat pasar yang borderless. Lebih lanjut, transformasi digital juga dapat menciptakan berbagai lapangan kerja baru di dalam sektor digital.
“Dengan adanya penyusunan dan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) yang akan dilaksanakan dilakukan oleh pemerintah akan dapat mengukur dan memonitoring perkembangan transformasi digital secara menyeluruh yang meliputi aspek infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga data yag diperoleh dapat menjadi acuan BPK untuk menyusun indikator kinerja utama dalam melaksanakan transformasi digital nasional” ungkap Hendra Ekaputra.
