Palangaka Raya – Kantor Wilyah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi melakukan Penguatan dan Pendampingan SPIP, Manajemen Resiko, SPBE, PPID, UPP/UPG, dan Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Selasa (18/7/2023)
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) bersama Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho), JFT Pranata Humas dan Pranata Komputer.
Kedatangan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya (Mulyadi) beserta seluruh Pejabat struktural Kanim Palangka Raya.
Mulyadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Tim Kanwil. “saya berharap dengan adanya pendampingan ini dapat mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP, Manajemen Resiko, SPBE, PPID, UPP/UPG serta Pembangunan ZI menuju WBBM di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya”, ungkap Kakanim.
Kepala Bagian Program dan Humas dalam arahanya menyampaikan Pendampingan dilakukan dalam rangka untuk memastikan Satuan Kerja yang dikunjungi yakni Kanim Palangka Raya telah menyusun Laporan SPIP dan Manajemen Risiko, SPBE, PPID, UPP/UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga untuk memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi di UPT untuk dapat dilakukan langkah-langkah mitigasinya.
Dalam pembangunan ZI menuju WBBM pihak Kantor Wilayah berupaya untuk memberikan dukungan dan asistensi terkait pemenuhan data dukung baik itu LKE maupun RKT RB, terkusus di tahun 2023 ini pada B06 ada pembaharuan, diamana sbelumnya RKT RB Per Pokja namun sekarang dibagi dalam 3 yaitu RB General, Meso, dan Tematik.
“Untuk tahun ini kita lebih berfokus kepada RB General, dimana PR untuk B06 dan B09 adalah RB General dan untuk Tematik akan ada di B12, maka dari itu kepada tim pokja upayakan dapat melengkapi sesuai dengan data dukung yang diminta”, ucap Diana.
Tak lupa juga Diana selalu mengingatkan untuk tim pokja dalam pemenuhan data dukung dan pembuatan laporan harus di sesuikan dengan Tata Naskah Dinas baik itu seperti Laporan Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir, Notula Kegiatan serta Dokumentasi kegiatan.
Untuk SPBE sesuai hasil evaluasi dari Pusdatin dimana terdpaat 14 idikator yang harus dipenuhi dan untuk Kanim Palangka Raya sudah mencapai kategori baik dengan nilai 2,71, “pedoman SPBE akan saya share ke taman-teman di Kanim Palangka Raya sehinga kita bisa semakin baik dari tahun ketaun, jangan smpai kita menurun dari tahun sebelumnya”, jelas Kabag Program dan Humas.
Kasubag Humas RB dan TI dalam arahannya menyampikan Humas merupakan corong informasi dan salah satu faktor penentu karena melalui humas satuan kerja dapat mengglorifikasi hasil kerja yang telah dilakukan.
“selain melakukan publikasi pemberitan di website internal Kemenkumham kita juga harus mepublikasikan dimedia-media eksternal yang sudah terverifikasi oleh dewan pers sehingga berita-berita yang kita sampaikan dapat masuk dalam pemantaun media Biro Hukerma Sekretariat Jenderal Kemenkumham”, tegas Anggun.
Anggun juga mengingatkan dalam pengelolan website dapat berpedoman pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Imformasi yang ditampilkan di Web dapat memuat layanan-layanan dan informasi yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat.
“jika dalam pelaksanaan kehumasan publikasi berita pengelolaan website terdapat kendala jangan sungkan untuk berkonsultasi dengam Sub Bagian Humas RB dan TI Kantor Wilayah kami siap 24 jam membantu teman-teman”, ungkap Kasubag Humas RB dan TI. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Juli 2023)
Foto Dokumentasi :
