Jakarta - 4 Komisi lakukan Pemaparan Hasil Diskusi Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 sekaligus menutup kegiatan Rakor, Selasa (18/07/23).
Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), serta Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi seluruh Indonesia yang menjadi peserta dalam kegiatan.
Paparan pertama dari komisi I yang membidangi perencanaan dan keuangan dengan hasil belum optimalnya perencanaan anggaran belum optimalnya pelaksanaan anggaran, nilai SAKIP Kemenkumham belum mencapai nilai 80, Adapun output yang dihasilkan dalam rangka percepatan matriks target capaian kinerja (12 wilayah + 1 pusat).
Di lanjutkan oleh Komisi II mengenai sumber daya manusia (SDM) dengan hasil konsep perubahan permenkumham pedoman pengisian jabatan atau penempatan pegawai di seluruh unit dan satker berbasis kompetensi, kepmenkumham tentang pedoman pembekalan purna bakti di Kemenkumham, surat edaran optimalisasi transformasi digital SDM, permenkumham tentang pemberian penghargaan karya dhika bagi PNS Kemenkumham, konsep perubahan permenkumham tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan pidana, surat edaran pelaksanaan Reformasi kultural dan struktural serta perubahan kepmenkumham tentang pedoman standar kompetensi jabatan.
Di lanjutkan oleh Komisi III Penyampaian paparan yang membidangi SPBE dengan hasil, Menurunya nilai indeks tata kelola kearsipan kementerian Hukum dan HAM, Belum optimalnya digitalisasi arsip vital dan permanen yang ter integrasib dalam aplikasi E-Arsip, belum optimalnya satuan kerja yang melakukan pemusnahan data arsip, peningkatan penyeselaian tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Belum optimalnya pemberitaan positif kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah dan Pusat.
Dan yang terakhir Komisi IV yang membidangi BMN dengan hasil, Revisi Kepmenkumham tentang SBSK di lingkungan Kemenkumham sebagai dasar penyusunan RKBMN (Lapas, Rutan, Kanim, Rudenim dan Perwakilan RI di Luar Negeri) output nya berupa Draft Kepmenkumham
tentang SBSK Pengelolaan BMN melalui aplikasi SIPBMN output berupa Aplikasi SIPBMN, ditetapkan SE tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan SOP Mekanisme Penetapan Pokmil output berupa SE dan SOP, Surat Rekomendasi dari Setjen atas tindak lanjuti Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri output berupa Surat Rekomendasi, Pelaksanaan Temu Bisnis Tahap keenam output berupa Kegiatan Temu Bisnis, Pembentukan Satgas Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait Penetapan Status Penggunaan, penghapusan BMN Kondisi Rusak Berat, Pengamanan Aset Tanah, dan pemanfaatan yang belum sesuai dengan ketentuan output berupa SK Tim Satgas.
Setelah pemaparan selesai dilaksanakan, kegiatan Pemaparan Hasil Diskusi Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham RI (Y. Ambeg Paramarta) yang menyampaikan bahwa pendekatan untuk menyusun kebijakan tidak hanya berorientasi top down, tetapi orientasi bottom up.
"Oleh sebab itu tidak boleh marah apa bila ada masukkan dari wilayah karena itu kondisi sebenarnya yang harus diperbaiki",Ucap Ambeg.
"Terimakasih Bapak Ibu yang selama 2 hari telah merumuskan banyak hal. Harapannya itu bisa ditindaklanjuti. Laksanakan rencana aksi, laksanakan output yang sudah dirumuskan untuk mendorong percepatan sasaran yg sudah ditetapkan. Mohon rencana aksi bisa di internalisasikan secara masif dan ada pengendalian secara periodik dan bertanggung jawab" Lanjutnya (Reddok, Humas - Kalteng, Juli 2023).
