Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana T.A. 2025 dan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah. Senin (4/3/2024)
Bertempat di aula Mentaya kegiatan di buka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaliamantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Dr. Joko Martanto).
Diselenggarakannya Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana dan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu agar analisa kebutuhan sarana prasarana serta melaksanakan evaluasi pada Kantor Wilayah dan UPT dapat tepat guna dan tepat manfaat.
Dalam laporan Ketua Panitia yang disampaikan Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) meyampaikan Kegiatan ini diikuti oleh 79 peserta Para operator RKA-K/L, LkjIP, E-Performance, dan BMN se-Kalimantan Tengah dengan Narasumber yang terdiri dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah dan Perwakilan Bagian PP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Dalam sambutan dan sekaligus membuka kegiatan Dr. Joko Martanto menyampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran yang berkenan hadir mengikuti kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana TA 2025 dan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sejak tanggal 4 Maret sampai 6 Maret 2024 dalam berkolaborasi secara bersama-sama, bersinergi dalam kesatuan gerak menuju Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang semakin maju.
Lebih lanjut Kadivmin mangatakan “Jika saat ini kita bersama berkumpul dalam satu kegiatan dengan tujuan utama adalah untuk melakukan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2025 yang telah disusun tersebut dan sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Roadmap Pembangunan UPT Pemasyarakatan 2025 – 2029. Tentunya penyusunan yang dilakukan harus benar-benar dapat menjawab kebutuhan sarana dan dan prasarana baik di Kantor Wilayah maupun di masing-masing Unit Pelaksana Teknis”, Jelas Joko.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan tengah juga akan mengadakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP memiliki peranan penting dalam mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintahan menuju good governance. Keterlibatan seluruh jajaran pegawai pada siklus SAKIP dimulai dari tingkat UPT, Kantor Wilayah, sampai Kementerian akan menunjang pencapaian SAKIP.
“Saya mendorong kepada semua Satuan Kerja baik Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis untuk dapat mengajukan belanja modal dengan melakukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Tahun 2025 disertai dengan data dukung yang lengkap dan akurat, sehingga Tahun 2025 kita berharap agar seluruh satuan kerja mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal sarana maupun prasarana sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing UPT maupun Kantor Wilayah”, ucap Kadivmin.
“Semoga seluruh peserta bisa betul-betul konsentrasi dalam mengikuti kegiatan ini dan bisa membawa dampak positif untuk perubahan SDM di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng”, tutup Dr. Joko Martanto yang sekaligus membuka kegiatan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).
Foto Dokumentasi :
