Palangka Raya (03/08) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2017 di Hotel Aquarius Palangka Raya. Kegiatan yang digagas oleh Bagian Program dan Pelaporan (PP) ini dilaksanakan selama 3 hari yakni dimulai sejak tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2016. Ketua Panitia Penyelenggara dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi Imam Jauhari dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan program RKA-K/L atas pagu indikatif yang sudah ada sehingga pelaksanaan program akan tercapai dan berhasil dilaksanakan dengan baik. Imam mengatakan Rakor ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari masing-masing Divisi pada Kantor Wilayah, serta Kepala UPT, serta Operator RKA-K/L Se-Kalimantan Tengah.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah membuka kegiatan Rakor ini secara resmi. Dalam sambutannya Pondang mengatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan hasil reviu yang dilaksanakan oleh APIP serta dari hasil penelaahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI, ternyata berdasarkan informasi tersebut yang kami dapat dari Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan masih terdapat dan kekurangan dalam penyusunan RKA-K/L yang telah kita lakukan. Untuk itu dengan kegiatan Rakor ini diharapkan RKA-K/L yang telah disusun sesuai dengan Alokasi Pagu Anggaran dan Postur RKA-K/L serta kaedah-kaedah penyusunan program dan anggaran dilengkapi dengan data dukung penyusunan anggaran.
Pondang mengatakan kenapa anggaran yang didapatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sangat kecil sekali dibandingkan dengan kanwil lainnya, itu semua karena kita tidak bisa memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik, sungguh suatu yang ironis sekali, kenapa sering tidak tercapainya realisasi sesuai target yang diharapkan. Oleh karena itu kita akan melakukan evaluasi terhadap program dan Anggaran agar perencanaan yang kita buat bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana sehingga apa yang ditargetkan tercapai dan realisasinya kedepan adanya penambahan anggaran untuk Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.
Usai acara pembukaan, Inspektur Wilayah 2 Nugroho, memerikan pencerahan serta arahan kepada para Kepala UPT dan Operator RKA-K/L dan lebih khusus kepada 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ditunjuk dan dipersiapkan untuk program Zero HP dan Narkoba. Ke 6 (enam) unit Pelaksana Teknis tersebut yaitu Rutan Kuala Kapuas, Rutan Buntok, Lapas Muara Teweh, Lapas Pangkalan Bun, Lapas Sampit dan LPKN Kasongan. Karena nantinya akan ada tim dari pusat terjun langsung ke UPT yang ditunjuk apakah layak atau tidaknya UPT tersebut untuk menjadi Lapas/Rutan yang Zero HP dan Narkoba. Acara ini dipandu langsung oleh Kepala Divisi Administrasi dan selesai pada pukul 22.15 WIB. Create : Pirhan Humas Kalteng.
Foto Dokumentasi :
