Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng saat mempresentasikan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan Komisi III DPR RI melalui penghubung Kemenkumham
Palangka Raya- Over crowdied di seluruh Lapas/Rutan yang ada di Kalimantan Tengah menjadi pokok permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah khususnya dibidang Pemasyarakatan. Belum lagi halnya permasalahan Keimigrasian yang dihadapi terkait Pengawasan Orang Asing, dan kesejahteraan pegawai.
Terkait dengan hal itu, pada pertemuan dengan Tim dari Komisi III DPR RI di Polda Kalimantan Tengah pada Kamis (01/11) Pihak Kanwil Kemenkumham Kalteng mengutarakan permasalahan terkait minimnya dana Pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kurangnya anggaran Bahan Makanan (Bama) Napi/Tahanan serta Fasilitas Penunjang lainnya seperti banyaknya rumah dinas pegawai yang sudah rusak parah dan fasilitas perkantoran yang masih kurang.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Budi) mengutarakan permasalahan ini kepada Tim Komisi III DPR RI yang diketuai oleh H. Desmon Junaidi Mahesa. Menurut Plt. Kakanwil, anggaran pembinaan yang ada sangatlah minim sekali sehingga kita pun terbatas melakukan pembimbingan kepada para WBP padahal ini sesuatu yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka (WBP) apabila nantinya bebas sudah memiliki keahlian dibidang yang mereka tekuni pada saat menjalani masa pidana di dalam Lapas/Rutan.
Setiap tahunnya anggaran Bama kita pasti selalu kurang, hal ini karena perbandingan keluar dan masuknya tahanan tidak seimbang misalkan satu orang bebas yang masuk bisa 5-10 orang. Akibatnya kita selalu mengalami kekurangan anggaran bama yang mestinya anggarannya cukup untuk satu tahun berjalan akan tetapi ini hanya sampai pertengahan tahun sudah habis anggarannya. Imbasnya kita selalu ngutang kepada pihak ketiga.
Selain itu terkait pengawasan orang asing, anggaran yang tersedia juga sangat kecil belum lagi terbatasnya mobil operasional yang ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa luas Kalimantan Tengah lebih besar satu setengah kali luas pulau Jawa. Oleh karena medan yang dilalui juga sangatlah berat maka perlunya adanya penambahan mobil operasional agar bisa menjangkau seluruh pelosok Kalimantan Tengah.
Menanggapi akan permasalahan yang disampaikan, Ketua Tim Komisi III DPR RI H. Desmon meminta kepada pihak Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk menginventarisir permasalahan yang ada, dibuatkan dalam sebuah laporan yang nantinya akan kita bawa dan kita bahas bersama di DPR RI dengan melibatkan pihak-pihak Pimpinan Kemenkumham, tegasnya. (Red-dok. Pirhan Humas Kalteng.Okt 2018)
Foto Dokumentasi :
