Palangka Raya - Pagi ini setelah melaksanakan apel pagi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Ilham Djaya) melaksanakan Coffee Morning bersama Kepala Divisi dan Pejabat Adminstrator diantaranya Kepala Divisi Imigrasi (Ignatius Purwanto), Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari), Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala Bagian Umum (Mahrijuni), Kepala Bidang Hukum (Agustina) dan Kepala Bidang HAM (karyadi). Kegiatan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah. (04/12/2019).
Pada coffee morning hari ini ada beberapa isu yang dibahas, diantaranya adalah hasil workshop yang diikuti oleh Kakanwil bersama dua orang Kepala Divisi yakni Kadiv Administrasi (Sucipto) dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM di Jakarta kemarin. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI (Bambang Rantam) menyampaikan dua isu utama yang diangkat dalam workshop tersebut yaitu mengenai sumber daya manusia dan penataan regulasi.
Ilham menyampaikan Kantor Wilayah sebagai Law Center dan pusat informasi hukum harus diaktifkan kembali, dan penataan regulasi yang gencar dilakukan oleh pemerintahan saat ini Kemenkumham dapat menjadi fasilitator dan bersinergi dengan instansi terkait. Selanjutnya terkait pengelolaan SDM yang unggul Kemenkumham mencangankan pengembangan Kompetensi dengan strategi dan Metode Corporate University.
Selain itu, Kakanwil juga membahas mengenai persiapan penerimaan CPNS yang akan memasuki tahap pemberkasan administrasi (pengecekan berkas asli) dan pengukuran tinggi badan untuk formasi penjaga tahanan. Beliau berharap kegiatan penerimaan CPNS berjalan dengan lancar, adil dan jujur, dan juga bekerja sama dengan Ombudsman untuk transparansi proses seleksi penerimaan CPNS.
Selanjutnya kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kakanwil menyampaikan perlu meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM baik itu di Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis. Lebih lanjut Kakanwil menyampaikan untuk persiapan kegiatan hari HAM se-dunia dan peresmian Desa/Kelurahan sadar hukum berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng, Nov’19).
FOTO DOKUMENTASI
