Surat Perizinan dari Penanggung jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan antara peninjau dengan pemilik Basan atau Baran;
Surat Penyitaan Basan;
Surat penetapan/putusan pengadilan;
Identitas pemilik dan atau peninjau;
Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah;
Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran(Jika dikuasakan);
Spesifikasi (Rekamjejak) Basan atau Baran.
Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan;
Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran;
Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran;
Kepala Rupbasan atau pejabat adminitrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran;
Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan;
Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau.
1 (Satu) hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan peninjauan selesai dilakukan
Pelayanan Peninjauan Basan dan Baran mengacu pada Permenkumham No : M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Masyarakat adalah:
Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat;
Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terkait dengan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara adalah :
Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat;
Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian;
Tidak memanfaatkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi atau golongan;
Basan dan Baran dalam kondisi terawat/terpelihara;
Menjamin adanya pengaman potensi penerimaan Negara dalam pengelolaan Basan dan Baran.
Pelayanan peninjauandijamin Akuntabel dan Transparan.